Tantangan Kabupaten Bandung di Akhir Tahun 2025

Di akhir tahun 2025, Kabupaten Bandung menghadapi berbagai tantangan yang memengaruhi kesejahteraan masyarakat. Salah satu isu utama yang menjadi perhatian adalah banjir dan terbatasnya anggaran daerah. DPRD Kabupaten Bandung menyoroti penanganan banjir sebagai prioritas utama, mengingat tekanan pengurangan Dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat.

Ketua DPRD Kabupaten Bandung, Renie Rahayu Fauzi, menjelaskan bahwa dua isu utama yang menjadi perhatian adalah bencana banjir dan tekanan anggaran akibat pengurangan TKD sekitar Rp 1 triliun. Pengurangan TKD tersebut berdampak pada semua sektor, termasuk penanggulangan bencana banjir di Kabupaten Bandung.

“Penanganan banjir itu menjadi tantangan terberat bagi kami, apalagi menjelang akhir tahun 2025 bencana itu terus berulang dan tidak hanya banjir tetapi juga longsor yang sampai menelan korban jiwa,” jelas Renie, Rabu 31 Desember 2025.

DPRD mendesak Bupati Bandung untuk mengevaluasi Perangkat Daerah (PD) terkait penanganan banjir. Selain itu, DPRD juga mengawal kegiatan normalisasi drainase, reboisasi lahan kritis, dan penggunaan anggaran belanja tidak terduga (BTT) untuk penanganan darurat bencana.

Menurut Renie, pengurangan TKD memaksa efisiensi anggaran, namun DPRD tetap fokus pada program prioritas pro rakyat dan urusan wajib agar pembangunan tetap berjalan.

“Ke dua isu itu saling berkaitan, karena terbatasnya anggaran akan berpengaruh atau menghambat pada program penanganan banjir. Tetapi, DPRD akan terus mendorong agar adanya sinergitas antara eksekutif dan legislatif dalam menghadapi tantangan-tantangan itu demi kesejahteraan masyarakat,” tuturnya.

Secara umum, isu yang menjadi perhatian DPRD sepanjang 2025 meliputi pengelolaan APBD, pelaksanaan proyek infrastruktur, penanganan isu lingkungan (banjir dan sampah), serta pelayanan publik (pendidikan, kesehatan, transportasi, dan parkir).

Program yang Dukung Kesejahteraan Masyarakat

Kinerja DPRD selama 2025 dapat dirasakan langsung oleh masyarakat melalui dukungan terhadap program sosial, pembangunan infrastruktur (e-pokir), program makan bergizi gratis (MBG), dan program Sekolah Rakyat.

“Selain itu, kami juga aktif mengawal anggaran yang digunakan untuk program makan bergizi gratis (MBG). DPRD menilai program MBG ini sangat bermanfaat bagi anak sekolah dan keluarga kurang mampu,” ujarnya.

DPRD juga mengawal program Sekolah Rakyat yang baru dibangun dua unit di Kabupaten Bandung, salah satunya di Kecamatan Kutawaringin. Oleh karena itu, DPRD kabupaten Bandung menyambut baik program tersebut karena dapat meningkatkan rata-rata lama sekolah (RLS) dan memberikan pendidikan gratis dengan fasilitas representatif bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.

BPJS Kesehatan juga menjadi perhatian DPRD. Di penghujung 2025, DPRD melahirkan Perda tentang BPJS PBI (BPJS yang iurannya ditanggung pemerintah) agar sesuai dengan DTSN dan tepat sasaran.

Perda Inisiatif dan Target Tahun 2026

DPRD juga sangat mendukung kebijakan pemerintah dalam menurunkan angka kemiskinan serta mengawasi program prioritas yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat.

“Semua yang dilaksanakan DPRD di Tahun 2025 bisa dirasakan langsung oleh masyarakat, terutama dalam memenuhi pelayanan dasar yang lebih baik. Penurunan beban ekonomi keluarga dan peningkatan kualitas hidup yang disesuaikan dengan kemampuan APBD Kabupaten Bandung,” jelasnya.

Selama 2025, DPRD Kabupaten Bandung telah melahirkan 11 peraturan daerah (Perda), 6 di antaranya merupakan inisiatif DPRD. Salah satu Perda inisiatif tersebut adalah tentang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika.

“Perda itu dibuat, untuk melindungi masyarakat khususnya generasi muda dari bahaya narkoba,” tegasnya.

Renie menambahkan, DPRD memiliki peran penting dalam mengawal APBD agar berpihak pada kepentingan masyarakat, sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah.

Memasuki tahun 2026, DPRD telah menetapkan beberapa target yang disesuaikan dengan fiskal daerah. Dengan anggaran yang super hemat, DPRD tetap mendorong pemerintah daerah untuk fokus pada akuntabilitas dan manfaat yang optimal bagi masyarakat.

Prioritas utama meliputi subsidi dan bantuan sosial masyarakat (BPJS Kesehatan, ketenagakerjaan, modal usaha, dan pelatihan ketenagakerjaan), beasiswa bagi siswa miskin, rumah tidak layak huni (rutilahu), ketahanan pangan, dan penciptaan lapangan kerja.

Di bidang infrastruktur, DPRD memprioritaskan perbaikan dan pemeliharaan jalan serta infrastruktur dasar yang inklusif. Program lainnya yang masuk dalam RKPD 2026 meliputi pembangunan SDM berkualitas, tata kelola pemerintahan transformatif, perekonomian inklusif, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan pembangunan berbasis partisipasi publik dengan kearifan lokal serta berwawasan lingkungan.

“Meskipun adanya penurunan TKD tapi kami berharap di 2026 pembangunan di Kabupaten Bandung tetap berjalan dengan manajemen keuangan yang lebih efisien, kreatif dan inovatif dalam menggali potensi pendapatan daerah. Seluruh program prioritas dapat berjalan secara optimal demi terwujudnya masyarakat Kabupaten Bandung yang Bedas,” ujarnya.

Renie mengajak masyarakat Kabupaten Bandung untuk mengisi malam tahun baru 2026 dengan kegiatan positif dan spiritual, serta mengikuti larangan pesta kembang api demi menjaga ketertiban, keamanan, dan empati sosial.