Bencana yang Menjadi Cerminan Kebijakan dan Pengelolaan Hutan

Bencana alam seolah tidak pernah berhenti menghampiri bumi pertiwi. Banjir bandang di Sumatra menjadi episode terbaru yang menyedihkan, dengan korban jiwa yang banyak dan ribuan lainnya terpaksa meninggalkan tempat tinggal mereka. Selain itu, infrastruktur rusak parah, dan aktivitas ekonomi masyarakat lumpuh. Banjir ini bahkan disebut sebagai bencana hidrometeorologi terparah dalam sejarah Indonesia.

Di balik angka korban dan kerusakan, ada duka cita mendalam yang dirasakan oleh banyak orang. Banyak yang kehilangan keluarga, tempat tinggal, mata pencaharian, dan bahkan harapan. Bencana ini memicu refleksi tentang kerusakan alam yang telah terakumulasi selama bertahun-tahun.

Kombinasi yang Mengancam

Laporan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menunjukkan adanya anomali iklim yang menyebabkan curah hujan ekstrem dalam durasi singkat. Curah hujan sebulan bisa turun dalam satu hari. Hal ini menjadi salah satu penyebab banjir, sementara daya dukung hutan dan ekosistem untuk menyerap air sudah sangat berkurang. Kombinasi ini menjadi ancaman besar bagi lingkungan.

Pengelolaan hutan dan tata ruang menjadi krusial dalam menghadapi ketidakpastian iklim. Banjir Sumatra bukan hanya kejadian alam, tetapi juga hasil dari campur tangan manusia. Puluhan tahun pengelolaan hutan yang sembrono telah menciptakan kondisi yang rentan terhadap bencana.

Konservasi vs Produksi

Diskursus publik sering terjebak dalam dikotomi sederhana: seolah-olah solusi satu-satunya adalah menghentikan pemanfaatan hutan. Meskipun ini bisa dipahami, namun tidak selalu realistis. Pengelolaan hutan tidak identik dengan konservasi semata. Hutan dapat memberikan manfaat ekonomi dan ekologis secara bersamaan.

Tidak ada yang salah dengan pemanfaatan hutan, selama tidak melebihi kemampuan regenerasinya. Negara-negara maju seperti Skandinavia, Jerman, dan Kanada masih mengandalkan industri perkayuan, tetapi hutannya tetap lestari karena pemanfaatan dilakukan dengan hati-hati dan dalam koridor kelestarian.

Jejak Deforestasi dan Fragmentasi Hutan

Deforestasi di Sumatra sangat jelas terlihat, dan bukan lagi hal yang perlu diperdebatkan. Di Sumatra, episode fragmentasi dan deforestasi hutan alam dimulai, lalu disusul wilayah lainnya. Fragmentasi hutan sudah terjadi sejak 1970-an.

Deforestasi terbesar terjadi pada periode 1990–2010. Penelitian menunjukkan bahwa pada periode ini, Sumatra kehilangan 7,5 juta hektar hutan primer, belum termasuk 2,3 juta hektar yang terdegradasi. Hampir 50% hutan primer dibuka atau dikonversi.

Ekspansi kawasan pertanian, terutama sawit, menjadi penyebab utama deforestasi. Belum lagi proyek infrastruktur dan kebutuhan non-kehutanan lainnya. Deforestasi bukan hanya masalah kehutanan, tetapi juga melibatkan sektor-sektor lain yang kompleks.

Kebijakan Longgar dan Lemahnya Pengawasan

Penyebab deforestasi bisa berubah, tetapi memiliki pola yang sama. Pertama, adanya policy inflation, kebijakan yang hanya melayani kepentingan industri dan mengorbankan alam. Contohnya adalah kebijakan hutan tanaman industri (HTI), yang diawali dengan clearing hutan alam yang dianggap tidak produktif.

Hutan alam hilang, dan HTI sering kali tidak berhasil. Kebijakan yang terfragmentasi dan tumpang tindih, serta rencana tata ruang yang terus berubah, memperparah masalah ini. Masalah ini diperparah oleh capacity collapse, yaitu koordinasi antar lembaga yang tidak baik dan pengawasan yang lemah.

Tantangan Terbaru

Banjir bandang Sumatra adalah cerminan dari kompleksitas tantangan tata kelola. Pemerintah terus memperbaiki tata kelola kehutanan melalui penegakan hukum dan pembenahan perizinan. Indonesia diakui sebagai negara pertama yang memiliki sistem robust untuk mencegah pembalakan dan perdagangan kayu ilegal.

Namun, persoalan kehutanan tidak tumbuh dalam ruang hampa. Ada keterkaitan dengan sektor lain seperti perkebunan, pangan, pertambangan, dan infrastruktur. Ketika kebijakan lintas sektor tidak selaras, upaya perlindungan hutan menjadi terkendala.

Cermin Akumulasi Permasalahan

Banjir bandang di Sumatra bukanlah peristiwa mendadak, melainkan akumulasi dari kebijakan yang tidak arif, tata ruang yang bermasalah, dan pengawasan yang lemah selama bertahun-tahun. Bencana ini harus menjadi cermin besar bagi kita semua, dan pengingat untuk terus berbenah dan tidak saling menyalahkan.

Permasalahan ini terlalu kompleks untuk ditimpakan pada satu aktor atau sektor. Kerusakan yang kita lihat hari ini adalah hasil dari keputusan panjang lintas waktu dan generasi, dan lintas kepentingan. Ke depan, yang dibutuhkan bukan hanya kebijakan yang lebih arif, tetapi juga kesungguhan untuk bertindak nyata.

Mengurangi atau bahkan menghentikan deforestasi, merekonstruksi tata ruang yang lebih arif, mengetatkan pelepasan kawasan hutan, serta memperkuat koordinasi dan pengawasan di lapangan harus dilakukan secara konsisten. Banjir bandang Sumatra tidak harus menjadi takdir yang terus berulang, melainkan peringatan untuk memperbaiki cara kita mengelola ruang hidup secara lebih adil dan bertanggung jawab.