Perencanaan Hunian Pascabencana: Kunci Keamanan dan Keselamatan Warga

Pemerintah mulai membangun hunian sementara dan tetap bagi warga yang terdampak banjir bandang dan longsor di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh. Namun, percepatan pembangunan ini menimbulkan pertanyaan penting: bagaimana memastikan bahwa rumah-rumah tersebut berdiri di lokasi yang aman dari bencana?

Seorang ahli teknik geologi dan lingkungan dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Dwikorita Karnawati, menyatakan bahwa penentuan lokasi jauh lebih penting daripada kecepatan membangun. “Untuk memastikan aman atau tidak, memang harus dievaluasi lebih dulu,” ujar Dwikorita saat dihubungi pada Jumat, 19 Desember 2025.

Menurut Dwikorita, banjir bandang di Sumatera bukanlah kejadian tunggal, melainkan rangkaian peristiwa yang dimulai dengan longsoran di hulu dan berakhir dengan bencana besar di hilir. “Fenomena yang terjadi itu kan longsor yang kemudian diikuti banjir bandang,” ujarnya.

Kajian ilmiah menjadi dasar dalam menentukan zona aman untuk hunian. Analisis citra satelit menunjukkan bahwa lahan terbuka dan ratusan titik longsor di wilayah hulu menghasilkan sedimen dalam jumlah besar. “Tampak banyak sekali titik-titik longsor. Jumlahnya sangat banyak,” ujar Dwikorita.

Sedimen tersebut sering membentuk bendungan alami di sungai. Saat hujan lebat, bendungan tersebut dapat pecah dan melepaskan campuran air serta material padat dengan kecepatan tinggi ke hilir. Dwikorita menekankan bahwa banjir bandang memiliki sifat berulang. Ia mencontohkan Dasbahorok, Sumatera Utara, yang pernah mengalami kejadian serupa pada 2003 dan sebelumnya. “Artinya ada periode ulang,” ujarnya.

Oleh karena itu, hunian tetap yang dirancang untuk puluhan tahun tidak boleh berada di jalur banjir bandang. Hunian sementara pun berisiko jika dibangun di zona rawan, mengingat sedimen di hulu masih berpotensi memicu banjir susulan. “Kalau hujan lebat terjadi, sirine berbunyi, masyarakat bisa mengungsi,” kata Dwikorita.

Selain aspek teknis, Dwikorita menilai bahwa masalah hunian pascabencana juga berkaitan dengan keberanian pemerintah dalam mengambil keputusan relokasi. Ia mengatakan dorongan untuk membangun cepat kerap membuat pemerintah kembali memilih lokasi lama yang sebenarnya berisiko. Padahal, pengalaman bencana berulang menunjukkan bahwa pendekatan tersebut justru memperpanjang siklus kerentanan.

Prinsip Dasar Perencanaan Permukiman

Pengamat perumahan Institut Teknologi Bandung (ITB), Mohammad Jehansyah Siregar, menilai masalah utama terletak pada permukiman yang tumbuh tanpa perencanaan. Di daerah perbukitan dan pegunungan, kawasan terlarang seharusnya ditetapkan lebih dulu sebelum pembangunan. “Yang lebih dulu ditetapkan adalah kawasan terlarang untuk dibangun,” ujar dia.

Jehansyah menekankan prinsip dasar perencanaan permukiman: dibangun di lahan datar, stabil, dan jauh dari kawasan lindung serta daerah aliran sungai. Banyak wilayah datar justru merupakan endapan sedimen yang rawan bencana. “Yang paling penting: hindari lahan miring,” ujar dia.

Menurut dia, sekuat apa pun bangunan, lokasi tetap menjadi faktor penentu keselamatan. Permukiman di daerah aliran sungai hampir pasti rusak saat banjir bandang terjadi. Negara seharusnya hadir menyediakan layanan dasar agar warga tidak terdorong bermukim di zona rawan. “Permukiman tidak boleh berada di DAS,” ujar Jehansyah.

Jehansyah mengingatkan fokus pemerintah pada pembangunan hunian agar tidak mengaburkan akar persoalan bencana. Menurut dia, relokasi dan pembangunan rumah hanya akan efektif jika dibarengi pengendalian aktivitas di kawasan hulu. Jika tidak, pola bencana akan terus berulang meski permukiman sudah pulihkan.

Arahan Presiden dan Anggaran Pembangunan

Arahan percepatan pembangunan hunian datang langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Ia memerintahkan jajaran menteri segera menyelesaikan hunian sementara dan hunian tetap bagi warga terdampak bencana di Sumatera. Instruksi itu disampaikan Prabowo saat memanggil sejumlah menteri Kabinet Merah Putih ke kediaman pribadinya di Hambalang, Bogor, Ahad, 14 Desember 2025. “Presiden meminta pembangunan hunian segera diselesaikan,” kata Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Dari sisi anggaran, pemerintah memastikan ketersediaan dana. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan BNPB mengajukan tambahan anggaran Rp 1,6 triliun untuk pembangunan hunian korban bencana Sumatera. Selain itu, pemerintah menyiapkan dana lanjutan Rp 1,3 triliun pada tahun depan. “Tahun depan dananya sudah, uangnya sudah ada,” ujar Purbaya di Istana Kepresidenan, Senin, 15 Desember 2025.

Purbaya menyebut realisasi anggaran tinggal menunggu kesiapan program dari BNPB. Kementerian Keuangan, kata dia, tidak menemui kendala fiskal untuk mendukung pembangunan hunian tersebut. Fokus pemerintah saat ini adalah memastikan perencanaan teknis dan pelaksanaan berjalan cepat serta tepat sasaran. “Tinggal mereka buat program,” kata Purbaya.

Rencana Pembangunan Hunian Tetap

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman menindaklanjuti arahan tersebut dengan rencana pembangunan ribuan rumah permanen. Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan pemerintah akan membangun hunian tetap di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh. Rencana itu dibahas bersama sejumlah menteri dan pemerintah daerah dalam rapat tingkat menteri. “Per hari ini sudah ada kesiapan membangun 2.603 unit,” kata Maruarar, Rabu, 17 Desember 2025.

Maruarar menyebut pembangunan hunian permanen ditargetkan mulai Desember ini. Pemerintah menilai penyediaan rumah menjadi kebutuhan mendesak agar warga tidak terlalu lama tinggal di pengungsian. Koordinasi lintas kementerian dilakukan untuk mempercepat proses perencanaan hingga konstruksi. “Kami pastikan rumah ini dibangun segera,” ujarnya.

Prabowo meninjau langsung pembangunan hunian di lapangan. Saat mengunjungi Posko Pengungsi SD 05 Kayu Pasak Palembayan, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, Kamis, 18 Desember 2025, ia menyatakan hunian sementara sudah mulai dibangun dan ditargetkan selesai dalam sebulan. “Supaya bapak-bapak ibu semua tidak perlu tinggal di tenda,” kata Prabowo.

Setelah hunian sementara rampung, pemerintah akan membangun hunian tetap dengan ukuran relatif besar. Prabowo menyebut setiap rumah memiliki luas sekitar 70 meter persegi. Ia menilai kualitas bangunan cukup baik untuk ditinggali dalam jangka panjang. “Saya lihat cukup bagus kualitasnya,” ujar Prabowo.

Di sejumlah daerah terdampak, pembangunan hunian sementara sudah mulai berjalan. Di Palembayan, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, TNI Angkatan Darat bersama pemerintah daerah mempercepat pembangunan huntara bagi warga korban bencana. Personel Satgas Gulbencal Kodam XX/Tuanku Imam Bonjol, Yonif TP 897/SGL, dan Kodim 0304/Agam terlibat langsung sejak tahap awal konstruksi.