PR MEDAN – Ketua Perkumpulan Senior Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Kepulauan Nias, Agust Zega, menilai wacana “kemerdekaan” bukanlah hal yang tabu untuk dibicarakan.

Menurutnya, gagasan tersebut dapat muncul dan bahkan diperjuangkan apabila pemerintah pusat tidak hadir secara nyata dalam membangun Pulau Nias.

Agust menegaskan bahwa pembicaraan mengenai kemerdekaan tidak dapat serta-merta dimaknai sebagai sikap separatisme.

Ia menyebut, wacana tersebut lahir dari kekecewaan masyarakat terhadap ketimpangan pembangunan yang dirasakan selama ini.

“Merdeka bukan hal yang tabu untuk kita bicarakan. Sangat mungkin kita memerdekakan diri jika pemerintah tidak hadir untuk membangun pulau kita,” ujar Agust kepada Pikiran Rakyat Medan, Kamis 18 Desember 2025.

Ia menambahkan, selama ketimpangan pembangunan terus terjadi, suara kritis dari masyarakat akan tetap muncul.

Menurut Agust, kondisi tersebut seharusnya menjadi peringatan bagi pemerintah pusat untuk mengevaluasi kehadiran negara di wilayah kepulauan.

Pernyataan Agust disampaikan sebagai bentuk dukungan terhadap ucapan anggota DPRD Sumatera Utara dari Fraksi Partai NasDem, Pdt. Berkat Kurniawan Laoli, yang sebelumnya mengemukakan wacana “Nias Merdeka”.

Berkat menyampaikan pernyataan tersebut saat menerima aksi unjuk rasa Aliansi Masyarakat Horas Bangso Batak di Kantor DPRD Sumatera Utara, Jumat 12 Desember 2025.

Dalam aksi itu, massa mendesak pemerintah pusat agar segera menetapkan bencana banjir dan longsor di sejumlah wilayah Sumatera Utara sebagai bencana nasional.

Wilayah terdampak meliputi Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kota Sibolga, dan Kabupaten Tapanuli Selatan.

Massa menilai penanganan pemerintah pusat hingga kini belum menunjukkan langkah yang serius dan menyeluruh.

Menanggapi tuntutan tersebut, Berkat menegaskan bahwa ucapannya tidak dimaksudkan sebagai ajakan separatisme.

Menurutnya, wacana kemerdekaan merupakan bentuk tekanan moral dan politik agar negara hadir secara nyata di tengah masyarakat yang terdampak bencana.

Berkat juga mengaku telah meninjau langsung lokasi terdampak di Sibolga dan Tapanuli Tengah.

Ia menyebut kerusakan infrastruktur dan lumpuhnya aktivitas ekonomi warga menjadi gambaran nyata kondisi di lapangan. Dokumentasi kondisi tersebut, kata Berkat, juga telah banyak beredar di media sosial.

Meski Kepulauan Nias tidak terdampak langsung bencana banjir dan longsor, dampak lanjutan dirasakan cukup signifikan.

Terputusnya akses jalan utama di wilayah Tapanuli menyebabkan distribusi logistik ke Kepulauan Nias terganggu.

Akibatnya, harga kebutuhan pokok meningkat, sementara harga hasil pertanian dan komoditas masyarakat justru menurun.

Jalur distribusi logistik ke Kepulauan Nias harus memutar dari Medan menuju Padang dan dilanjutkan melalui jalur laut.

Kondisi tersebut membuat waktu tempuh dan biaya angkut meningkat, yang akhirnya dibebankan kepada masyarakat.

Menutup pernyataannya, Agust Zega, menegaskan bahwa jika pemerintah pusat hadir secara konsisten dan serius membangun Kepulauan Nias, maka wacana kemerdekaan tidak akan pernah muncul ke ruang publik.***