Pemerintah telah menyiapkan sejumlah kebijakan khusus untuk membantu debitur Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang terdampak bencana alam di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk memberikan relaksasi yang dapat mendukung kelangsungan usaha para pelaku UMKM yang terkena dampak langsung dari bencana tersebut.

PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) menyatakan siap mengimplementasikan kebijakan tersebut, terutama bagi nasabah KUR yang berada di wilayah yang terdampak. Direktur Utama BRI, Hery Gunardi, menjelaskan bahwa pihaknya saat ini sedang melakukan pemetaan terhadap debitur yang terkena dampak bencana. Selain itu, pihak bank juga sedang melakukan pendalaman lebih lanjut terkait kondisi nasabah tersebut.

“Di Medan pasti ada, begitu juga di Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Kami sudah memiliki data angka debitur yang terdampak dan sedang kami dalami lebih lanjut,” ujar Hery dalam pernyataannya di Jakarta, Selasa (16/12).

Ia menekankan bahwa kebijakan yang diterapkan akan mengedepankan pendekatan yang tidak memberatkan nasabah. Hal ini dilakukan karena tujuan utama dari kebijakan ini adalah untuk menjaga keberlanjutan usaha para pelaku UMKM pasca-bencana.

“Intinya, kami tidak akan memberatkan nasabah,” tegas Hery.

Terkait dampak kebijakan tersebut terhadap kinerja BRI secara keseluruhan, Hery memastikan bahwa pengaruhnya relatif kecil. Alasannya adalah karena skala bisnis BRI yang sangat besar secara bankwide.

“Dampaknya tidak besar terhadap kinerja. BRI itu sangat besar,” ujarnya.

Saat ditanya mengenai besaran kredit yang terdampak, Hery mengaku tidak memiliki angka pasti. Namun, ia menilai bahwa jumlah tersebut tidak signifikan jika dibandingkan dengan total portofolio BRI secara keseluruhan.

“Saya tidak memiliki angka exact-nya, tapi kalau dibandingkan dengan BRI secara keseluruhan, menurut saya tidak besar,” tutupnya.