PHNOM PENH, Rajawalinews.id –

Thailand meluncurkan serangan udara terhadap sebuah kasino di wilayah Kamboja pada Senin (8/12/2025) menggunakan jet tempur F-16. Serangan ini dilakukan sebagai respons atas serangkaian tembakan dan serangan artileri dari pihak Kamboja terhadap target militer maupun sipil di wilayah Thailand sejak hari Minggu.

Ketegangan antara kedua negara kembali memuncak setelah Donald Trump yang mengklaim telah “mengakhiri” delapan konflik, termasuk perang Thailand-Kamboja, memfasilitasi perjanjian damai antara kedua negara. Namun, situasi kembali memburuk karena dugaan pelanggaran gencatan senjata oleh salah satu pihak.

Kasino Dijadikan Pusat Kendali Drone

Juru bicara Tentara Kerajaan Thailand, Mayor Jenderal Winthai Suvaree, menjelaskan bahwa kasino tersebut bukan hanya fasilitas komersial biasa. Ia menegaskan bahwa bangunan itu digunakan sebagai markas militer untuk senjata berat, khususnya drone.

Serangan udara ini diduga menewaskan empat warga sipil Kamboja. Selain menghancurkan kasino, serangan juga menargetkan wahana kereta gantung (cable car) yang dibangun Kamboja dari kaki hingga puncak Gunung 350, sekitar 300 meter dari kompleks reruntuhan kuno Prasat Ta Khwai di Surin.

Komando Medan Tempur Angkatan Darat Wilayah II melaporkan bahwa fasilitas tersebut hancur total akibat bom udara. Gunung 350 menjadi titik strategis militer karena memungkinkan pasukan Kamboja menguasai area Prasat Ta Khwai dan mencegah upaya Thailand mengambil kembali situs tersebut.

Fokus Menghancurkan Basis Roket Kamboja

Selain menyerang kasino dan kereta gantung, operasi militer Thailand juga difokuskan untuk menghancurkan basis roket Kamboja yang mengancam permukiman Thailand. Mayor Jenderal Winthai menyatakan bahwa tujuan utama adalah menghancurkan sebanyak mungkin sistem penembakan pendukung militer Kamboja.

Menurut sumber militer Thailand, pasukan Kamboja disebut melewati garis perbatasan sepanjang 508 mil di beberapa titik dan melepaskan tembakan yang menyebabkan delapan tentara Thailand terluka dan satu lainnya tewas.

Mayor Jenderal Winthai menegaskan bahwa penggunaan kekuatan udara Thailand hanya ditujukan pada target militer Kamboja, dengan upaya membatasi kerusakan dan mencegah serangan lanjutan yang telah menimbulkan korban di pihak Thailand.

Ia juga mengungkapkan indikasi peningkatan kesiapan tempur Kamboja dan pemetaan titik serangan jarak jauh ke wilayah lebih dalam Thailand, termasuk kawasan dekat Bandara Buriram serta area di dekat sebuah rumah sakit di Distrik Prasat, Surin.

Sekolah Ditutup dan Warga Dievakuasi

Situasi perbatasan yang memburuk memaksa Kementerian Pendidikan Thailand menutup sementara 641 sekolah di lima provinsi, yaitu Surin, Si Sa Ket, Ubon Ratchathani, Buri Ram, dan Sa Kaeo, demi keselamatan guru dan siswa.

Provinsi Sa Kaeo masih relatif tenang, tetapi Komando Angkatan Darat Wilayah I memerintahkan evakuasi warga di distrik Ta Phraya, Aranyaprathet, Khok Sung, dan Klong Hat sebagai langkah antisipasi. Sementara itu, belum ada perintah evakuasi untuk wilayah Chanthaburi dan Trat meski keduanya berbatasan langsung dengan Kamboja.

Thailand Tak Lagi Bernegosiasi

Perdana Menteri Thailand, Anutin Charnvirakul, memimpin rapat badan keamanan nasional di Government House sebelum menyampaikan pidato melalui siaran televisi nasional. Ia menegaskan bahwa pemerintah akan bertindak sesuai resolusi Dewan Keamanan Nasional, yaitu melakukan operasi militer dalam setiap keadaan yang diperlukan akibat situasi yang terjadi.

Anutin menambahkan bahwa Thailand “tidak akan mentolerir pelanggaran kedaulatan negara dalam bentuk apa pun” dan akan bertindak “berdasarkan prinsip perdamaian, keamanan, dan kemanusiaan.” Dalam pernyataan yang paling keras, ia menegaskan, “Mereka melakukan ini terhadap kita, dan kita telah membalas dengan cara yang sama.”

Gencatan Senjata Bubar

Bentrok terbaru ini menjadi yang paling serius sejak Juli, ketika 48 orang tewas dan sekitar 300.000 warga mengungsi selama kebuntuan lima hari akibat perbedaan interpretasi peta kolonial tahun 1907. Kesepakatan damai Kuala Lumpur yang ditandatangani Oktober lalu — disaksikan Presiden Donald Trump — sempat memberi harapan akan meredanya ketegangan. Namun kesepakatan tersebut tidak memuat peta jalan penyelesaian persoalan inti yang telah berlangsung selama berabad-abad.