Kondisi Hutan Sumatera yang Mengkhawatirkan

Hutan di Pulau Sumatera kini berada dalam kondisi kritis yang semakin memprihatinkan. Dalam beberapa dekade terakhir, ekspansi industri dan kegiatan ekstraktif terus mengancam keberadaan hutan alam. Saat ini, hanya tersisa kurang dari 30 persen hutan alami di wilayah tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa daya dukung lingkungan di Sumatera sudah mencapai ambang batas yang sangat mengkhawatirkan.

Bencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda wilayah Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh menjadi bukti nyata dari kerusakan lingkungan yang semakin parah. Menurut Syahrul Fitra, juru kampanye hutan dari Greenpeace Indonesia, Sumatera telah lama menjadi target eksploitasi hutan dan alamnya. Eksploitasi ini terjadi baik untuk perkebunan kelapa sawit, kebun kayu, maupun tambang.

“Sumatera ini sudah lama jadi target eksploitasi hutan dan alamnya. Baik untuk sawit, kebun kayu, maupun tambang. Bahkan hutan alam di Sumatera tersisa kurang dari 30%. Artinya, daya dukung lingkungan di Sumatera begitu rentan,” ujarnya.

Dampak Bencana yang Semakin Parah

Kondisi hutan yang terdegradasi tidak hanya merusak ekosistem tetapi juga memperburuk dampak bencana, terutama di tengah meningkatnya cuaca ekstrem. Syahrul menyebutkan bahwa negara memiliki andil besar dalam krisis ekologis yang terjadi saat ini.

“Dan kita lihat saat ini ketika terjadi hujan ekstrim, bencana di mana-mana. Menurut saya ini bencana akibat salah urus negara. Pembuat kebijakan berambisi membuat kebijakan dan memberi izin penghancuran hutan,” katanya.

Menurutnya, ketika hutan rusak, hal itu memicu anomali cuaca seperti yang terjadi. Saat anomali cuaca terjadi, hutan yang sudah rusak tidak mampu lagi menampung curah hujan yang begitu besar.

Sikap Pemerintah yang Dinilai Lamban

Syahrul juga menyesalkan sikap pemerintah yang dinilai lamban dalam menangani persoalan kehutanan. Ia menilai praktik ilegal maupun perizinan yang bermasalah dibiarkan berlangsung bertahun-tahun tanpa pengawasan ketat.

“Masalahnya, sampai saat ini pemerintah terus mempertahankan izin yang bermasalah, abai terhadap aktivitas ilegal. Baru gerak kalau sudah viral,” sesalnya.

Ia menegaskan bahwa pemerintah seharusnya mengambil langkah tegas untuk memperbaiki tata kelola hutan, bukan justru mempertahankan kebijakan yang merusak.

“Dan kebijakan yang merusak itu masih di sana,” pungkasnya.

Tantangan Masa Depan

Dengan kondisi hutan yang semakin memprihatinkan, tantangan untuk menjaga keberlanjutan lingkungan di Sumatera semakin berat. Perlu adanya kesadaran kolektif dari pemerintah, masyarakat, dan pelaku industri untuk bersama-sama menjaga hutan dan ekosistem alam.

Langkah-langkah strategis seperti penegakan hukum terhadap aktivitas ilegal, pengelolaan hutan secara berkelanjutan, serta penguatan kebijakan lingkungan harus segera diambil agar kondisi hutan tidak semakin memburuk.

Dengan tindakan yang tepat, diharapkan dapat mencegah bencana lebih lanjut dan menjaga keanekaragaman hayati yang ada di Pulau Sumatera.