Penanggulangan Bencana di Sumatra: Peran dan Kebijakan yang Diambil

Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, menyampaikan bahwa pihaknya memberikan kebebasan kepada Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Kementerian Perhubungan (Kemenhub), serta Badan Nasional Search and Rescue (Basarnas) untuk mengatur anggaran internal guna menangani bencana yang terjadi di wilayah Sumatra.

Menurut Lasarus, penggunaan dana internal dilakukan dengan memperhatikan proses perputaran antar-departemen atau antar-deputi tanpa memerlukan persetujuan DPR. Hal ini disampaikannya saat menjawab pertanyaan awak media di Bandung, Jawa Barat, pada Jumat (5/12).

Ia menjelaskan bahwa kebijakan ini diambil demi mempermudah birokrasi agar proses penanggulangan bencana dapat berjalan lebih cepat. Namun, Lasarus juga menekankan bahwa penggunaan dana tersebut harus tetap menjunjung tinggi prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Wilayah Terdampak Bencana Masih Sulit Diakses

Lasarus mengungkapkan bahwa kondisi di beberapa wilayah seperti Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar) yang terkena dampak banjir dan longsor masih sangat sulit diakses. Ia menyebutkan bahwa Bupati Tapanuli Tengah (Tapteng), Masinton Pasaribu, telah memberikan informasi bahwa sekitar sebelas desa masih kesulitan dalam akses karena bencana tersebut.

“Masih ada kurang lebih sepuluh atau sebelas desa yang belum bisa diakses,” ujarnya.

Pentingnya Penetapan Status Bencana Nasional

Lebih lanjut, Lasarus menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh ragu dalam menetapkan status Bencana Nasional jika daerah tersebut kesulitan menangani dampak dari banjir dan longsor.

“Jika situasi meluas, jumlah korban banyak, dan pemerintah kewalahan menangani, maka seharusnya ditetapkan sebagai Bencana Nasional,” katanya.

Pernyataan ini menunjukkan pentingnya koordinasi dan respons yang cepat dari pemerintah pusat dalam menghadapi bencana alam yang berpotensi menimbulkan kerugian besar.

Langkah-Langkah yang Diperlukan

Dalam rangka menangani bencana di Sumatra, diperlukan beberapa langkah strategis, antara lain:

  • Koordinasi yang baik antara pemerintah daerah dan lembaga nasional seperti Basarnas serta Kemenhub untuk memastikan distribusi logistik dan bantuan darurat dapat berjalan lancar.
  • Penyediaan sumber daya dan anggaran yang cukup untuk kebutuhan darurat, termasuk pemulihan infrastruktur yang rusak akibat banjir dan longsor.
  • Penggunaan teknologi dan sistem informasi untuk memetakan wilayah-wilayah yang terdampak dan memprioritaskan bantuan sesuai dengan kebutuhan.

Meningkatkan Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat

Selain itu, partisipasi masyarakat setempat juga sangat penting dalam upaya penanggulangan bencana. Masyarakat dapat menjadi mitra dalam penyampaian informasi tentang kondisi wilayah mereka, serta membantu dalam proses evakuasi dan distribusi bantuan.

Dengan adanya kolaborasi antara pemerintah, lembaga terkait, dan masyarakat, diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan kecepatan respons terhadap bencana alam.