Pengukuhan Pokja PUG Kabupaten Sorong Selatan

Pokja PUG (Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender) Kabupaten Sorong Selatan resmi dikukuhkan oleh Wakil Bupati Yohan Bodory di Aula Bappeda Sorong Selatan, pada hari Selasa (2/12/2025). Pengukuhan ini dilakukan sebagai bentuk komitmen pemerintah setempat dalam memperkuat implementasi keadilan dan kesetaraan gender di berbagai sektor pembangunan daerah.

Anggota yang dilantik merupakan perwakilan dari Perangkat Daerah (PD) lingkup Kabupaten Sorong Selatan. Mereka akan bertugas untuk memastikan bahwa kebijakan dan program pembangunan daerah responsif terhadap kebutuhan laki-laki dan perempuan secara adil.

Tugas Pokja PUG yang Luas

Tugas Pokja PUG mencakup beberapa aspek penting, antara lain:
* Koordinasi perencanaan dan penganggaran yang responsif terhadap gender
* Analisis kebijakan serta penyediaan data terpilah berdasarkan jenis kelamin
* Peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan advokasi
* Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan gender di setiap PD

Wakil Bupati Yohan Bodory menegaskan bahwa keberadaan Pokja PUG sebagai motor utama dalam memperkuat kesetaraan gender. Ia berharap agar Pokja PUG dapat bekerja secara sinergis, menjadi jembatan komunikasi, dan memastikan semangat kesetaraan gender benar-benar terintegrasi dalam setiap aspek pembangunan di Sorong Selatan.

Sosialisasi Kebijakan PUG Tahun 2025

Pengukuhan Pokja PUG dilakukan bersamaan dengan sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA). Sosialisasi ini bertujuan untuk memastikan seluruh stakeholder memahami dan mendukung pelaksanaan kebijakan PUG.

Plt Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Sipora Hombore, menjelaskan bahwa pengukuhan Pokja PUG adalah tindak lanjut dari upaya memastikan kebijakan pembangunan daerah responsif terhadap kebutuhan laki-laki dan perempuan secara adil.

Ia menambahkan bahwa Pokja PUG tidak hanya menjadi wadah konsultasi, tetapi juga penggerak strategis dalam mendorong kesetaraan gender. Menurutnya, alokasi sumber daya harus adil dan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat, terutama perempuan.

Langkah Lanjutan dan Evaluasi

Sipora menyampaikan bahwa PD teknis harus mulai mengalokasikan program lebih berpihak kepada perempuan, mengingat isu pendidikan, kesehatan, hingga representasi perempuan di ruang kebijakan masih menjadi tantangan di tingkat lokal.

Selain itu, pihaknya telah menyiapkan langkah-langkah lanjutan usai sosialisasi dan pengukuhan tersebut. Salah satu langkah utamanya adalah mengevaluasi SDM internal dinas, terutama tenaga yang ditempatkan pada bidang teknis.

“SDM di dinas pemberdayaan perempuan harus benar-benar punya kemampuan teknis yang kuat. Ini penting untuk mendukung saya sebagai pimpinan, sekaligus memastikan pelaksanaan PUG berjalan maksimal,” ujarnya.

Seluruh pengurus Pokja PUG akan dievaluasi setiap tiga bulan. Mereka juga akan mempercepat pemenuhan indikator menuju kabupaten/kota layak anak.