JAYAPURA – Penanganan kasus penyebaran HIV/AIDS di Papua tidak bisa lagi dilakukan secara parsial. Pemerintah harus mengambil langkah-langkah strategis, fokus, terintegrasi, serta dapat diukur keberhasilannya. Selain itu, pemerintah diminta untuk tidak melemahkan upaya penanggulangan hanya karena alasan mobilitas penduduk yang tinggi, baik dari warga yang keluar maupun masuk ke wilayah Papua.

Dari data Dinas Kesehatan Provinsi Papua, tercatat sebanyak 23.563 kasus HIV/AIDS per 30 Juni 2025. Di tingkat kabupaten dan kota, jumlah tertinggi masih didominasi oleh Kota Jayapura dengan 4.511 pengidap HIV dan 5.305 pengidap AIDS. Urutan kedua ditempati oleh Kabupaten Jayapura dengan 2.962 pengidap HIV dan 3.139 pengidap AIDS.

Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kota Jayapura, drg. Juliana Napitupulu, menjelaskan bahwa hingga akhir tahun 2025 ini, jumlah kasus HIV baru telah bertambah sekitar 1.200 kasus. Jika dihitung sejak tahun 1993, total kasus HIV di kota ini telah mencapai angka 9.000 jiwa. “Angka ini sangat tinggi dan menjadi perhatian serius kita,” ujarnya saat dikonfirmasi Cepos di Kantor Walikota, Rabu (26/11) pekan lalu.

Menurutnya, tingginya kasus HIV di Kota Jayapura disebabkan oleh berbagai faktor. Salah satunya adalah mobilitas penduduk yang tinggi, baik dari warga yang keluar maupun masuk ke Papua, khususnya Kota Jayapura. Banyak kasus baru terdeteksi ketika tim kesehatan melakukan skrining lapangan. Sementara itu, penularannya diduga terjadi melalui hubungan seksual yang berisiko.

Pegiat HIV/AIDS Kota Jayapura, Robert Sihombing, mengkritik model penanganan yang dilakukan pemerintah. “Sangat disayangkan jika pernyataan-pernyataan hanya menuding bahwa mobilitas penduduk, keberadaan hiburan malam, praktik prostitusi terselubung, atau aplikasi digital dianggap sebagai penyebab meningkatnya angka kejadian HIV di Jayapura,” kata Robert dalam pesan tertulisnya, Minggu (30/11).

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyebaran HIV/AIDS di Papua

  • Mobilitas Penduduk

    Tingginya mobilitas penduduk, baik dari luar maupun dalam wilayah Papua, mempercepat penyebaran virus HIV/AIDS. Banyak kasus baru terdeteksi ketika tim kesehatan melakukan skrining lapangan.

  • Kurangnya Edukasi dan Kesadaran Masyarakat

    Banyak masyarakat belum memahami cara pencegahan dan pengobatan HIV/AIDS. Hal ini memperluas risiko penularan.

  • Kurangnya Akses Terhadap Layanan Kesehatan

    Beberapa daerah di Papua masih kesulitan mendapatkan akses layanan kesehatan yang memadai, termasuk tes HIV dan pengobatan.

  • Perilaku Berisiko

    Hubungan seksual tanpa perlindungan, penggunaan narkoba, dan tindakan berisiko lainnya menjadi faktor utama penularan HIV.

Langkah-Langkah yang Perlu Dilakukan

  • Penguatan Sistem Pemantauan dan Pelaporan

    Pemerintah perlu memperkuat sistem pemantauan dan pelaporan kasus HIV/AIDS agar data yang diperoleh lebih akurat dan dapat dijadikan dasar kebijakan.

  • Edukasi dan Sosialisasi

    Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang HIV/AIDS melalui program edukasi dan sosialisasi yang berkelanjutan.

  • Peningkatan Akses Layanan Kesehatan

    Memastikan semua warga memiliki akses mudah ke layanan kesehatan, termasuk tes HIV dan pengobatan.

  • Kolaborasi dengan Komunitas Lokal

    Melibatkan komunitas lokal dalam upaya pencegahan dan penanganan HIV/AIDS agar program lebih efektif dan diterima oleh masyarakat.

Tantangan dan Harapan

Meskipun ada tantangan besar dalam penanganan HIV/AIDS di Papua, ada harapan bahwa dengan pendekatan yang lebih terstruktur dan kolaboratif, angka kasus dapat dikurangi. Pemerintah dan masyarakat perlu bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang aman dan sehat bagi seluruh warga Papua.