Peran Polisi Aktif di Kementerian Pertanian dan ESDM

Kehadiran polisi aktif di lingkungan kementerian yang dipimpin oleh Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mendapat apresiasi dari kedua menteri tersebut. Menurut mereka, kehadiran personel Polri dalam struktur kementerian memainkan peran penting dalam menjaga kelancaran kerja birokrasi serta penguatan pengawasan.

Keberadaan Personel Polri di Kementan

Amran Sulaiman mengungkapkan bahwa kehadiran personel Polri aktif di lingkungan Kementerian Pertanian sesuai dengan aturan yang berlaku. Ia menegaskan bahwa keberadaan mereka sah karena didasarkan pada regulasi yang berlaku. Selain itu, para pejabat kepolisian ini juga memberikan kontribusi signifikan terhadap efektivitas kerja di kementerian.

”Sangat membantu,” ujar Amran saat ditanya oleh awak media di Jakarta. Ia menyebutkan bahwa kehadiran polisi aktif tidak hanya membantu dalam hal pengawasan, tetapi juga dalam menjaga stabilitas dan keteraturan operasional di Kementan.

Kontribusi Polisi dan Jaksa di Kementerian ESDM

Bahlil Lahadalia, yang juga menjabat sebagai ketua umum Partai Golkar, menyampaikan pandangan serupa. Menurutnya, kehadiran aparat penegak hukum seperti polisi dan jaksa di Kementerian ESDM merupakan bagian penting dalam tata kelola sektor energi yang sangat membutuhkan pengawasan ketat.

”Di ESDM ada beberapa anggota dari Polri, termasuk Inspektur Jenderal kami. Itu pangkatnya bintang tiga atau komjen ya,” jelas Bahlil. Ia menekankan bahwa sinergi antara aparat penegak hukum dan jajaran teknis di ESDM mampu meningkatkan efektivitas pengawasan, terutama pada sektor-sektor strategis yang rentan terhadap pelanggaran seperti migas dan minerba.

”Sangat, sangat membantu. Polisi aktif, kemudian jaksa aktif. Jaksa juga kan ada di kantor kami. Dirjen gakkum dari jaksa. Dan saya pikir ini sebuah kolaborasi yang baik dan sangat membantu,” tambahnya.

Respons Polri terhadap Putusan MK

Pandangan dari Amran dan Bahlil disampaikan setelah Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan putusan bernomor 114/PUU/XXIII/2025. Putusan tersebut memicu respons dari Polri, yang langsung menarik perwira tinggi (pati) aktif yang masih dalam masa orientasi di kementerian. Salah satu contohnya adalah Irjen Argo Yuwono.

Meski begitu, kedua menteri tetap mengapresiasi kehadiran personel Polri dan jaksa dalam menjalankan tugas mereka di kementerian masing-masing. Mereka yakin bahwa kehadiran aparat penegak hukum ini membantu dalam menjaga transparansi, akuntabilitas, serta efisiensi dalam pelayanan publik.

Kesimpulan

Peran polisi aktif di kementerian pertanian dan energi menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga kinerja birokrasi yang lebih baik. Dengan adanya sinergi antara aparat penegak hukum dan jajaran teknis, diharapkan dapat meningkatkan pengawasan dan pencegahan potensi pelanggaran di sektor-sektor strategis. Meskipun ada perubahan terkait kebijakan, pendapat dari Mentan dan Menteri ESDM menunjukkan bahwa kehadiran polisi dan jaksa dalam lingkungan kementerian tetap dianggap bermanfaat.