PR Garut

Di balik angka triliunan rupiah yang sering muncul dalam konferensi pers, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana tetap mempertahankan keyakinannya bahwa setiap anak Indonesia layak mendapatkan asupan gizi yang cukup. Keyakinan ini kembali disampaikan dalam konferensi pers virtual bersama Bappenas pada Rabu (19/11/2025), ketika ia mengungkapkan rencana belanja fantastis BGN untuk tahun 2026: sebesar Rp 1,2 triliun per hari.

Dadan memulai presentasinya dengan menekankan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) bukan sekadar proyek penyaluran anggaran, melainkan intervensi langsung yang menyentuh berbagai lapisan masyarakat, mulai dari dapur-dapur daerah hingga meja makan anak-anak yang sering kekurangan gizi. Dalam program ini, kata Dadan, BGN memiliki komitmen baru dalam peta pembangunan nasional: menjadikan pemenuhan gizi sebagai pintu masuk pengentasan kemiskinan.

Pada tahun 2026, BGN akan mengelola pagu anggaran sebesar Rp 268 triliun serta dana cadangan sebesar Rp 67 triliun, sehingga total dana yang dikelola mencapai Rp 335 triliun. Dadan menjelaskan bahwa seluruh dana tersebut akan langsung dialirkan ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), unit operasional MBG di tiap daerah yang bertugas sebagai dapur penyedia makanan bergizi.

“Uang yang diamanahkan ke BGN digelontorkan langsung ke garis depan,”

ujarnya.

Mekanisme ini dirancang agar belanja negara tidak hanya berhenti di tataran administrasi, tetapi langsung membiayai pembelian bahan pangan, tenaga kerja lokal, hingga distribusi makanan yang siap dikonsumsi oleh anak-anak penerima manfaat.

Perbedaan Anggaran Berdasarkan Wilayah

Perbedaan geografis dan harga komoditas di tiap wilayah membuat pembiayaan MBG tidak seragam. Di Pulau Jawa, satu SPPG akan mengelola sekitar Rp 900 juta per bulan, sementara di Papua kebutuhan anggarannya melonjak hingga Rp 4 miliar per bulan.

Dadan menegaskan bahwa angka-angka tersebut mencerminkan tantangan logistik di daerah kepulauan dan pedalaman. Namun menurutnya, pemberian gizi tidak boleh terhambat oleh jarak maupun biaya.

“Kami harus memastikan akses gizi tetap merata, di mana pun anak Indonesia berada,”

katanya.

Anggaran Tahun 2025 Meningkat

Untuk tahun 2025, BGN memperkirakan kebutuhan anggaran meningkat dari pagu awal Rp 71 triliun menjadi Rp 99 triliun. Hingga November ini, BGN telah menyalurkan sekitar Rp 46 triliun untuk operasional MBG di seluruh Indonesia.

Dadan menyebut realisasi belanja itu bukan hanya untuk penyediaan makanan, tetapi juga untuk memutar roda ekonomi lokal. Belanja MBG, kata dia, menyerap produk petani, UMKM pangan, hingga jasa transportasi di tingkat desa.

“Dana yang kami gelontorkan memberikan pendapatan kepada masyarakat, sehingga kemiskinan semakin lama semakin hilang,”

ujarnya.

Menurut Dadan, mandat besar ini datang langsung dari Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Rachmat Pambudy yang menugaskan BGN untuk memastikan MBG menjadi instrumen strategis dalam pengentasan kemiskinan. Pola pikirnya jelas: gizi yang baik menghasilkan generasi sehat dan produktif, sedangkan perputaran ekonomi dari belanja pangan menekan angka kemiskinan secara struktural.

“Ini adalah tugas Badan Gizi Nasional menyelesaikan apa yang diamanahkan,”

tegas Dadan.

Dengan skala anggaran yang belum pernah terjadi sebelumnya dan model penyaluran yang langsung menyentuh masyarakat, tahun 2026 menjadi tonggak penting bagi BGN. Jika seluruh rencana berjalan mulus, program Makan Bergizi Gratis bukan hanya menyediakan menu sehat harian bagi anak Indonesia, tetapi juga dapat menjadi pilar baru pembangunan sosial dan ekonomi nasional.