China Menyatakan Keberatan terhadap Resolusi PBB Terkait Gaza

China menyampaikan keberatannya terhadap resolusi Dewan Keamanan PBB yang disusun oleh Amerika Serikat, yang mengatur pembentukan Board of Peace (BoP) dan International Stabilization Force (ISF) di Jalur Gaza. Pemerintah China menilai bahwa naskah resolusi tersebut tidak secara jelas menegaskan prinsip utama dalam penyelesaian konflik.

Menurut China, wilayah Gaza harus dikelola oleh rakyat Palestina sendiri, dengan proses menuju solusi dua negara sebagai tujuan akhirnya. Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, Mao Ning, dalam konferensi pers reguler, menjelaskan alasan pihaknya dan Rusia memilih abstain dari resolusi yang disahkan dengan 13 suara setuju. Mao Ning menekankan bahwa keputusan China untuk tidak mendukung resolusi tersebut mencerminkan perbedaan mendasar terhadap isi resolusi, bukan penolakan terhadap upaya perdamaian di Gaza.

Mao Ning menyatakan bahwa rancangan AS terkait tata kelola Gaza pascaperang masih ambigu. Hal ini menjadi isu penting bagi China, karena mereka melihatnya sebagai kunci menuju penyelesaian konflik yang adil dan berkelanjutan. Ia menekankan bahwa prinsip “Palestina memerintah Palestina” tidak terwakili secara memadai dalam resolusi tersebut.

China juga menyampaikan komitmennya untuk terus mendukung penghentian kekerasan, percepatan bantuan kemanusiaan, serta jalan diplomatik menuju rekonstruksi Gaza, termasuk pemulihan penuh hak-hak rakyat Palestina.

China Menilai Resolusi AS Tidak Jelas Soal Pengaturan Gaza

Dalam pernyataannya, Mao Ning menegaskan bahwa China tidak menolak inisiatif perdamaian, namun keberatan atas isi resolusi yang dianggap tidak menjawab elemen paling penting, yakni siapa yang akan mengelola Gaza setelah perang. Ia menyoroti adanya ambiguitas dalam isu kunci pengaturan pascaperang Gaza dalam resolusi AS, dan bahwa prinsip penting Palestina harus memerintah Palestina serta solusi dua negara belum sepenuhnya ditunjukkan. Inilah alasannya China tidak memilih mendukungnya.

Posisi China diperkuat oleh pernyataan Duta Besar China untuk PBB, Fu Cong, yang menyebut rancangan tersebut memiliki banyak isu krusial, termasuk lingkup tugas dan struktur ISF yang akan bertugas hingga 2027. China menegaskan bahwa kejelasan mandat adalah hal krusial, mengingat ISF akan memiliki kewenangan keamanan utama di wilayah konflik yang sangat sensitif.

China Tetap Mendukung DK PBB

Meski mengkritik resolusi, pemerintah China menekankan tetap mendukung Dewan Keamanan PBB dalam upaya menegakkan gencatan senjata dan meredakan krisis kemanusiaan. Mao Ning menyatakan bahwa pihaknya akan terus mengambil langkah konstruktif dan bertanggung jawab.

Dukungan China, dijelaskan Mao, berakar pada pembelaan atas hak-hak rakyat Palestina, termasuk perjuangan untuk menentukan nasib sendiri dan negara yang merdeka. “China akan terus bekerja tanpa lelah untuk solusi yang adil dan berkelanjutan,” kata Mao.

Pemerintah China juga menyuarakan bahwa rekonstruksi Gaza harus disertai mekanisme politik yang sah, inklusif, dan sejalan dengan kesepakatan internasional, bukan melalui struktur yang dianggap meminggirkan otoritas Palestina.

Resolusi AS dan Gencatan Senjata Gaza

Resolusi yang disahkan pada Senin lalu (17/11/2025), merupakan bagian dari kesepakatan gencatan senjata antara Israel dan Hamas berdasarkan rencana 20 poin pemerintahan Donald Trump. Tahap pertama mencakup pembebasan sandera Israel dengan imbalan pembebasan tahanan Palestina.

Naskah resolusi mengatur pembentukan Board of Peace untuk mengawasi tata kelola serta ISF untuk menangani keamanan, demilitarisasi, dan stabilisasi Gaza hingga akhir 2027. Salah satu poin yang paling disorot adalah rencana pembentukan mekanisme pemerintahan Gaza tanpa Hamas, serta proses rekonstruksi di bawah supervisi internasional.

Konteks itu muncul di tengah situasi kemanusiaan paling buruk sejak 2023, ketika lebih dari 69 ribu warga Palestina, mayoritas perempuan dan anak-anak, tewas, dan lebih dari 170.700 terluka dalam perang yang menghancurkan hampir seluruh infrastruktur Gaza.