Status PPPK Paruh Waktu di Kalimantan Selatan

Ribuan tenaga honorer di Kalimantan Selatan kini telah resmi memiliki status baru yang lama mereka nantikan, yaitu Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu. Pengangkatan massal ini seharusnya menjadi kabar baik yang membawa harapan akan perbaikan kondisi kerja dan kesejahteraan. Namun sayangnya, perubahan status administratif tersebut belum diikuti oleh peningkatan pendapatan yang signifikan.

Faktanya, jumlah penghasilan yang diterima oleh para PPPK Paruh Waktu ini masih sama dengan nominal yang mereka terima ketika masih berstatus sebagai honorer. Hal ini menimbulkan kekecewaan di kalangan para pegawai, karena diharapkan adanya perbaikan dalam segi finansial setelah bergabung dalam sistem PPPK.

Regulasi dan Batasan Gaji

Situasi ini ternyata didasarkan pada kerangka hukum yang telah ditetapkan, yaitu Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPANRB) Nomor 16 Tahun 2025. Dalam regulasi tersebut, besaran gaji bagi PPPK Paruh Waktu ditentukan berdasarkan besaran lama, yaitu saat mereka masih menjadi tenaga honorer.

Selain itu, Upah Minimum Provinsi (UMP) hanya digunakan sebagai batas tertinggi yang boleh diberlakukan oleh pemerintah daerah. Ini adalah poin penting yang sering disalahpahami. UMP bukanlah gaji yang otomatis diberikan kepada PPPK Paruh Waktu. Daerah hanya wajib melakukan penyesuaian gaji jika penghasilan lama seorang pegawai berada di bawah batas UMP yang berlaku.

Sebagai contoh, UMP 2025 untuk Kalimantan Selatan telah ditetapkan sebesar Rp3.496.194. Namun ironisnya, mayoritas PPPK Paruh Waktu di provinsi tersebut masih menerima upah jauh di bawah nominal standar tersebut.

Beban Kerja yang Tidak Berubah

Alasan utama yang menghambat penyesuaian gaji ini adalah kondisi fiskal daerah yang sulit. Keterbatasan anggaran menjadi penghalang besar bagi harapan para pegawai. Akibatnya, meski telah menyandang label “PPKP”, status baru ini belum mampu memberikan dampak signifikan terhadap kesejahteraan mereka, baik untuk tenaga pendidikan maupun teknis.

Mereka tetap harus bekerja dengan beban dan tanggung jawab yang sama, sementara pendapatan yang mereka terima tidak mengalami peningkatan. Hal ini memicu keluhan dari banyak pegawai yang merasa bahwa status baru mereka tidak diiringi dengan perbaikan nyata dalam hidup mereka.

Tantangan dan Harapan

Dengan situasi seperti ini, banyak pegawai yang mulai meragukan manfaat dari status PPPK Paruh Waktu. Meskipun secara administratif mereka telah diakui sebagai pegawai pemerintah, kenyataannya mereka masih menghadapi tantangan serius dalam hal kesejahteraan finansial.

Beberapa dari mereka berharap agar pemerintah dapat segera melakukan evaluasi terhadap regulasi yang berlaku, sehingga bisa ada penyesuaian yang lebih adil dan layak. Namun sampai saat ini, harapan itu masih jauh dari realisasi.

Kesimpulan

Status PPPK Paruh Waktu di Kalimantan Selatan memang menjadi langkah penting dalam pengakuan terhadap tenaga honorer. Namun, tanpa adanya peningkatan kesejahteraan finansial yang signifikan, status ini belum mampu memberikan dampak nyata bagi kehidupan para pegawai. Diperlukan kebijakan yang lebih progresif dan transparan agar semua pihak bisa merasakan manfaat dari perubahan ini.