Meningkatkan Kesadaran Masyarakat terhadap Risiko

Risiko adalah bagian tak terpisahkan dari kehidupan dan pembangunan. Namun, kesadaran masyarakat Indonesia dalam memahami serta mengantisipasi risiko masih perlu diperkuat. Dalam sebuah diskusi publik bertema Sadar Risiko dalam Perspektif Inovasi dan Pembangunan, Ketua Masyarakat Sadar Risiko Indonesia (Masindo), Dimas Syailendra Ranadireksa menyampaikan pentingnya perubahan pola pikir masyarakat.

Dimas menekankan bahwa masyarakat harus beralih dari sikap “bagaimana nanti” menjadi “nanti bagaimana”. Dari sikap pasif menjadi antisipatif terhadap risiko. Hal ini menjadi dasar dalam menjelang Hari Sadar Risiko Nasional 2025 yang akan diperingati pada 15 Desember 2025.

Pendekatan Pengurangan Risiko di Berbagai Sektor

Menurut Dimas, pendekatan pengurangan risiko kini menjadi elemen penting di berbagai sektor. Mulai dari keselamatan transportasi, keamanan digital, mitigasi dampak perubahan iklim, hingga pengelolaan pangan dan penyakit tidak menular.

Contoh sederhana dari pendekatan ini adalah penggunaan helm dan sabuk pengaman dalam transportasi, makanan rendah gula untuk mencegah diabetes, serta kesadaran tentang proteksi data dalam ruang digital. Semua ini menunjukkan bahwa pengurangan risiko sudah mulai diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Strategi dalam Isu Penggunaan Produk Tembakau

Di dalam konteks kesehatan publik, strategi serupa juga mulai digunakan dalam isu penggunaan produk tembakau, seiring upaya menurunkan prevalensi merokok global. Menurut Dimas, bagi perokok dewasa yang belum bisa berhenti sepenuhnya, pendekatan pengurangan bahaya dapat menjadi opsi transisi.

Pendekatan ini melibatkan beralih dari rokok ke produk tembakau alternatif yang tidak melalui proses pembakaran, seperti rokok elektronik dan produk tembakau dipanaskan. Ini secara ilmiah terbukti dapat mengurangi faktor risiko kesehatan. Namun, hal ini bukan menggantikan upaya berhenti merokok, tetapi bagian dari strategi bertahap agar risiko kesehatan dapat ditekan secara lebih realistis.

Pentingnya Kerangka Kebijakan Berbasis Data

Diskursus tentang harm reduction perlu terus dibingkai dalam konteks kesehatan publik dan tata kelola berbasis data, agar kebijakan tetap melindungi masyarakat sekaligus memberi ruang pada pendekatan ilmiah. Menurut Dimas, kolaborasi antar lembaga kesehatan sangat penting dalam membangun regulasi yang berbasis scientific evidence.

“Lembaga kesehatan boleh berbeda pendapat, tapi letakkan permasalahannya di atas meja, kaji bersama, undang pentahelix atau hexahelix untuk mengukur apakah ini berisiko apa enggak,” ujarnya.

Penerapan Manajemen Risiko Pembangunan Nasional

Sementara itu, Prakosa Grahayudiandono selaku Direktur Sistem dan Manajemen Risiko Bappenas menegaskan pentingnya penerapan Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (MRPN) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023. Pendekatan ini diharapkan dapat menjadikan kebijakan pembangunan lebih adaptif terhadap ketidakpastian global dan tantangan lintas sektor.

Prakosa menambahkan bahwa meskipun ada kondisi keuangan, kompleksitas masyarakat, kemajemukan, dan segala macam tantangan lain, pendekatan MRPN bisa disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Dengan demikian, kebijakan pembangunan dapat lebih efektif dan responsif terhadap dinamika yang terjadi.