Pekerja di Indonesia masih menantikan pencairan Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebesar Rp600.000 yang diperkirakan akan cair pada November 2025. Bantuan ini ditujukan khusus bagi para pekerja dengan gaji di bawah Rp3,5 juta per bulan. Meski demikian, hingga saat ini belum ada pengumuman resmi dari pemerintah mengenai jadwal pasti pencairannya.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyatakan bahwa BSU dirancang untuk membantu meringankan beban ekonomi pekerja, terutama di tengah situasi ketidakpastian ekonomi. Ia juga menekankan bahwa program ini bertujuan untuk mengurangi risiko pemutusan hubungan kerja (PHK) secara massal. Pernyataan ini disampaikan oleh Menteri Yassierli pada September 2025.

Sebelumnya, pemerintah telah menyalurkan BSU Tahap I pada bulan Juni dan Juli 2025. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto juga menyatakan bahwa program ini akan tetap berlanjut hingga semester kedua tahun 2025. Namun, sampai saat ini, tidak ada informasi resmi mengenai tahap lanjutan dari BSU tersebut.

Menaker Yassierli mengungkapkan bahwa hingga saat ini, belum ada arahan atau kebijakan khusus dari Presiden Prabowo Subianto terkait BSU Tahap II. Ia menjelaskan bahwa hingga Senin, 13 Oktober 2025, belum ada instruksi lebih lanjut mengenai pencairan bantuan ini.

Jadwal Pencairan BSU November 2025

Para pekerja masih harus menunggu pengumuman resmi dari pemerintah, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), dan BPJS Ketenagakerjaan terkait kapan BSU Tahap II akan dicairkan. Pemerintah mengimbau pekerja untuk rutin memantau informasi melalui laman resmi Kemnaker, aplikasi JMO, maupun kanal BPJS Ketenagakerjaan.

Beberapa pekerja khawatir karena penundaan ini bisa memengaruhi kebutuhan mereka di tengah situasi ekonomi yang sulit. Untuk itu, penting bagi para pekerja untuk selalu memperbarui informasi agar tidak ketinggalan.

Syarat Mendapatkan BSU 2025

Berdasarkan informasi dari situs resmi Kemnaker, syarat umum penerima BSU adalah sebagai berikut:

  • Warga Negara Indonesia (WNI) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang valid
  • Aktif sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan
  • Memiliki gaji/upah di bawah batas tertentu yang ditentukan pemerintah
  • Tidak menerima bantuan sosial lain seperti Kartu Prakerja pada periode yang sama
  • Menerima gaji/upah paling banyak Rp3.500.000 per bulan
  • Diprioritaskan bagi pekerja/buruh yang belum menerima Program Keluarga Harapan (PKH) pada periode sebelum penyaluran BSU dilakukan
  • Bukan merupakan Aparatur Sipil Negara, atau prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

Dengan syarat-syarat tersebut, diharapkan bantuan ini dapat tepat sasaran dan memberikan manfaat maksimal bagi pekerja yang membutuhkan.