Penurunan Harga Beras di Indonesia

Harga beras di sebagian besar wilayah Indonesia mulai menunjukkan tren penurunan. Hal ini diketahui berdasarkan data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS), yang menunjukkan bahwa harga beras di 225 kabupaten/kota mengalami penurunan hingga minggu keempat Oktober 2025. Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Andi Amran Sulaiman, menyampaikan bahwa meskipun ada penurunan secara umum, pemerintah tetap memastikan pengendalian harga beras tetap ketat.

“Harga beras sudah turun. Jadi seluruh Indonesia kemarin kan itu sudah turun. Tetapi, kita tidak boleh puas. Insya Allah kontrolnya jauh lebih ketat nanti ke depan. Intinya, sekarang harga beras sudah turun, tapi kita tidak boleh puas sampai situ. Pemerintah harus menjadi pengendali,” ujarnya saat jumpa pers di Jakarta, Jumat (31/10/2025).

Wilayah dengan Harga Beras di Atas HET

Meskipun harga beras secara umum turun di banyak daerah, masih ada beberapa wilayah yang harganya berada di atas Harga Eceran Tertinggi (HET). Kondisi ini terjadi di daerah yang bukan merupakan sentra produksi beras, seperti kawasan timur Indonesia, termasuk Papua. Namun, Amran menyebutkan adanya perkembangan positif di Merauke, Papua Selatan, di mana harga beras di wilayah tersebut stabil dan relatif baik.

“Ini masih ada yang di atas HET, terutama yang bukan penghasil beras, seperti daerah timur, di Papua. Tetapi ada yang menggembirakan, di Merauke, Papua Selatan, karena kita membuat food estate di sana, itu harga beras bagus,” katanya.

Data Perkembangan Harga Beras

Dari data BPS, jumlah kabupaten/kota yang mengalami penurunan harga beras meningkat 25,69 persen dibandingkan minggu pertama Oktober 2025. Secara provinsi, dari total 38 provinsi hanya lima provinsi yang mencatatkan kenaikan harga, sementara 33 provinsi lainnya mengalami depresiasi harga. Provinsi Papua Selatan tercatat sebagai daerah dengan penurunan harga tertinggi, yakni minus 1,56 persen.

Secara nasional, harga beras medium turun 1,65 persen hingga minggu keempat Oktober 2025 dibandingkan bulan sebelumnya, sedangkan harga beras premium turun 0,69 persen.

Pengawasan Lapangan dan Kolaborasi Tim

Amran menegaskan bahwa pemerintah terus memperkuat langkah pengawasan di lapangan. Bapanas telah menurunkan tim pemantauan hingga ke Indonesia Timur, bekerja sama dengan Kepolisian Daerah (Polda) dan Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Dirkrimsus).

“Jadi kami sudah turunkan tim, termasuk ke Indonesia Timur, seperti Papua, Sorong. Tim kami, Bapanas, saya katakan Bapanas, turun ke lapangan pastikan dengan tim. Kami kolaborasi dengan Bapak Kapolri. Yang menjadi koordinator di provinsi adalah Dirkrimsus (Direktorat Reserse Kriminal Khusus). Jadi dari Polda,” tambahnya.

Pembentukan Satgas Pengendalian Harga Beras

Satgas Pengendalian Harga Beras Tahun 2025 dibentuk melalui Keputusan Kepala Bapanas Nomor 375 Tahun 2025 tanggal 20 Oktober 2025. Satgas ini terdiri dari unsur pengarah hingga pelaksana di 38 provinsi, dengan koordinasi teknis oleh Satgas Pangan Polri Daerah.

Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP)

Selain pengawasan lapangan, pemerintah juga mengandalkan program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang dijalankan Perum Bulog. Hingga 30 Oktober 2025, realisasi penyaluran beras SPHP telah mencapai 564,6 ribu ton, sementara stok beras nasional masih di angka 3,912 juta ton, terdiri dari 3,754 juta ton Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dan stok komersial.

Sepanjang tahun 2025, Bapanas juga menugaskan Bulog menyalurkan CBP melalui operasi pasar, bantuan pangan beras, dan bantuan bencana. Hingga akhir Oktober, total CBP yang telah tersalurkan mencapai 1,004 juta ton, dan distribusi akan terus dipercepat hingga akhir tahun.

“Ini kita selesaikan satu-satu. Serapan produksi dalam Negeri sudah bagus. Pupuk sudah bagus. Harga kita kejar. Nanti ke perkebunan, hilirisasi, kita kejar satu-satu,” pungkasnya.