oleh

Rencana Utang 200 Milyar, Bunganya 34 Milyar, Apin Saka : Uang itu Yang Nikmati Hanya Warga Kota Saja Terus Warga Desa?

BELU. RajawaliNews.id– Silang pendapat yang makin “memanas” antara Pemerintah Eksekutif dan Legislatif Belu buntut dari batalnya rencana pinjaman daerah sebesar 200 Milyar ke Bank NTT menuai tanggapan beragam.

Kepada media ini, Senin, 15/11/2021,  Fransiskus Xaverius Saka Anggota DPRD dari Fraksi Partai Demokrat turut memberikan pernyataan yang menilai Pemerintah tidak mempersiapkan secara baik bahkan terkesan memaksakan rencana pinjaman daerah.

“Pemerintah dan DPRD sudah menetapkan KUA PPAS pada bulan agustus namun pemerintah mengajukan lagi KUA PPAS penyesuaian. Yang mana dalam dokumen penyesuaian, pemerintah menambahkan alokasi anggaran dari pinjaman daerah sebesar 200M. Sejauh ini pemerintah baru presentasikan soal pinjaman daerah bersama banggar, belum sampe paripurna sedangkan syaratnya harus persetujuan dalam paripurna,” jelas Apin Saka

Dalam presentasi tersebut lanjut Apin, pemerintah menyampaikan bahwa tahun 2022 kita membayar bunga dan provisi sebesar 18M,2023 membyarkan 108M dan 2024 108M, ditambah provisi 1% sebesar 2 Milyar jadi total yang harus dibayar adalah 234 Milyar. Namun belum dalam pembahasan di paripurna.

Masih menurut Apin, sekarang rencana pinjaman daerah itu sudah dibatalkan jadi tidak perlu lagi saling menyalahkan karena baik Pemerintah maupun DPRD sudah sepakat menolak.

“Menurut saya kita tidak perlu ribut lagi,  kita(DPRD) sudah sepakat  menolak untuk bahas pinjaman dalam paripurna pembahasan APBD murni 2022. Kalau tidak nanti akan terjadi tarik ulur karena usul habis batal, nanti usul lagi batal lagi,” Kata Anggota Dewan yang pernah menolak uang reses  asal Weluli ini.

Saka juga menambahkan, Perlu di ketahui total pinjaman 200M itu dikembalikan dgn bunga atau total pengembalian sebesar 234M sedianya hanya difokuskan untuk pembangunan wilayah di perkotaan saja.

“Total rencana pinjaman 200 Milyar tersebut harus dikembalikan dengan total bunga pengembalian sebesar kurang lebih 234 Milyar. Yang mana Pinjaman tersebut di bagi menjadi, 146 Milyar rupiah lebih hanya untuk pembangunan infrastruktur  perkotaan bukan untuk seluruh wilayah kab Belu, kemudian 18 Milyar rupiah lebih untuk air bersih perkotaan. Lalu 14 Milyar rupiah lebih utk penerangan jalan dalam kota, termasuk 16 Milyar lebih untuk pengelolaan sampah,” Beber Apin Saka

Ketua fraksi Demokrat ini juga mengatakan bahwa kalau pun jadi rencana pinjaman tersebut, rasanya kurang adil karena sumber pengembalian utang tersebut dari PAD( Pendapatan Asli Daerah) masyarakat Belu secara keseluruhan.

“Bunga pinjaman saja sebesar 34 miliard. Itu menjadi beban masyarakat, salah satu sumbernya pajak dari rumah makan yang konsumen bayar, konsumen itu juga adalah masyarakat kab belu. Intinya, bayar hutang itu sumbernya dari PAD yg di berikan oleh seluruh masyarakat kab. Belu melalui retribusi, pajak dll bukan hanya masyarkat perkotaan saja,” Tutup Apin Saka.

(Ezperito)

Komentar