oleh

PILKADA BELU 2020: KPUD digugat di MK, Oknum KPPS Jadi Tersangka Pidana Pemilu

Atambua, RajawaliNews.id – Seluruh rangkaian tahapan pilkada Belu 2020 tinggal selangkah lagi usai. Saat ini KPUD Belu tengah bersiap diri menghadapi gugatan sengketa hasil perhitungan selisih suara yang dilayangkan oleh paket Sahabat ke Mahkamah Konstitusional (MK) Republik Indonesia.

Namun dilain sisi, beberapa persoalan seputar tahapan pelaksanaan Pilkada Belu yang digelar 9 Desember 2020 lalu itu mulai diproses secara hukum, hal ini ditandai dengan mulai ditetapkannya 3 orang warga berinisial AD, CM dan VJ sebagai Tersangka oleh penyidik Polres Belu dalam kasus dugaan perbuatan pelanggaran pidana pemilu.

Dugaan tindakan pidana pemilu tersebut diduga dilakukan oleh satu orang pemilih dan dua orang petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di TPS 02 Desa Nanaenoe, Kecamatan Nanaet Duabesi

Atas perbuatan pelanggaran pidana pemilu tersebut, pemilih berinisial AD dan dua KPPS masing-masing berinisial CM dan VJ akhirnya ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Polres Belu.

Kapolres Belu, AKBP Khairul Saleh dalam konfrensi pers, Rabu (30/12/2020) di Mapolres Belu menegaskan, pihaknya menetapkan AD sebagai tersangka karena yang bersangkutan memberikan hak suara pada Pilkada Belu di TPS 02 menggunakan KTP tidak sesuai alamat domisili. Sedangkan CM dan VJ adalah petugas KPPS.

“Tindak pidana Pemilu. Tersangka AD yang menggunakan KTP tidak sesuai alamatnya, CM salah satu tugas peran fungsinya sebagai KPPS 05, VJ juga sebagai KPPS 04 di TPS 02,” ungkap Kapolres Belu.

Dikatakan Kapolres Belu, proses hukum terhadap tindak pidana pemilu dinaikan status ke tingkat penyidikan berdasarkan laporan yang dilaporkan Bawaslu dan Panwascam Nanaet Duabesi dengan LP Nomor: 219/2020 pada Jumat, 17 Desember 2020, pukul 20.30 Wita.

Tersangka AD lanjut Kapolres, dijerat dengan pasal 178 huruf c ayat 1, UU
Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Perpu 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Pemilihan Bupati dan Pemilihan Wali Kota menjadi Undang-Undang, dengan ancaman hukuman penjara minimal 3 tahun atau maksimal 6 tahun atau denda Rp 36 juta atau Rp 76 juta.

Sedangkan dua tersangka dari KPPS dijerat dengan UU Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Perpu 1 tahun 2014 tentang Pilgub, Pilbup dan Pilwalkot menjadi UU, dengan ancaman penjara minimal 36 bulan atau tiga tahun atau maksimal 144 bulan atau 12 tahun atau denda Rp 36 jt atau Rp 144 juta.

Khusus untuk tersangka AD jelas Kapolres telah ditangkap pihaknya Selasa (29/12/2020) kemarin, dan untuk penahanan akan ditentukan hari ini. Sedangkan CM, VJ belum juga namun berkas memori telah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Belu untuk diteliti.

Kapolres menguraikan, pada 9 Desember 2020 AD mendatangi TPS 02 sekira pukul 12:15 dan diterima VJ, selaku KPPS pada saat pemungutan suara di TPS. AD kemudian memberikan KTP dan diserahkan untuk didaftar dalam DPTb. Setelah itu, AD mengambil surat suara ke ketua KPPS lalu menuju bolik suara dan memberi hak pilih atau coblos surat suara.

Padahal, sesuai KTP yang ada, AD beralamat di Dusun Fukanfehan, RT 027, RW 026 Desa Alas Utara, Kabupaten Malaka.

“Ini kelalaian penyelenggara di TPS tersebut. Sehingga menurut penyidik ​​dan unsur Gakumdu disepakati ini memenuhi tindak pidana pemilu,” pungkasnya.
(*/Rio)

Komentar