oleh

HCM Dipolisikan Yeani Lalo, Helio Caetano Moniz : Perlu Referendum

Atambua. Rajawalinews.id – Buntut dari laporan Bupati Belu terhadap beberapa pengguna akun facebook mendapat tanggapan dari pengacara Helio Caetano Moniz Jumat 24/09/2021.

Kepada media ini Helio mengatakan bahwa jika Bupati ingin melaporkan seseorang yang diduga melakukan tindak pidana pencemaran nama baik maka tidak bisa dilakukan atas nama jabatan publik dalam hal ini Bupati, kalau atas nama Bupati Belu maka perlu ada referendum kepada seluruh masyarakat kabupaten Belu.

“Hal yang dilaporkan itu adalah pencemaran nama baik,  yang bisa dicemarkan nama baiknya itu adalah orang atau pribadi bukan badan hukum publik. Jadi tanggapan konyol saya begini, Jika Bupati sebagai badan hukum publik melaporkan seseorang maka perlu ada sebuah referendum kepada seluruh masyarakat Belu apakah mereka semua merasa tercemarkan nama baiknya atau tidak, termasuk si akun HCM, FP, DA dan GB yang dilaporkan itu ikut beri suara saat referendum. Kalau hanya Bupati sebagai pribadi yang merasa tercemarkan nama baiknya maka laporan harus pribadi dan jangan bawa nama jabatan publik, kalau mau lapor dalam kapasitas jabatan publik maka harus referendum”, Kata HCM sapaan akrabnya.

Masih menurut Helio, laporan tersebut tidak bisa diwakilkan kepada kabag hukum pemda Belu karena karena kabag hukum adalah jabatan publik bukan pribadi.

“Menurut saya, soal laporan itu tidak bisa dilaporkan oleh Bupati dalam hal ini kabag hukum karena bupati belu maupun kabag hukum adalah jabatan. Sebagai jabatan ia adalah badan hukum publik sehingga dia mewakili seluruh pegawai pemkab belu dan masyarakat Kabupaten Belu, karena UU no 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas UU no 23 tahun 2014 ttg Pemda pasal 65 ayat 1 huruf e mengatur kepala daerah mempunyai tugas mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan. Dalam hal ini Bupati adalah pihak yang mewakili kepentingan pemerintah daerah dan masyarakat daerah secara keseluruhan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Maka kalau laporan itu diajukan oleh Bupati lewat Kabag hukum artinya Bupati atau Kabag hukum telah mewakili kepentingan pemerintah Pemda Belu secara keseluruhan”, terang Helio.

Ditanya soal langkah hukum apa yang bisa ditempuh oleh para terlapor, Helio mengatakan bahwa para terlapor bisa menempuh upaya hukum perdata untuk menuntut kerugian immateril.

“Langkah hukum yang bisa dilakukan oleh para terlapor adalah mereka bisa melakukan gugatan perbuatan melawan hukum kepada bapak Agus Taolin dan ibu Yeani Lalo sebagai pribadi ke Pengadilan Negeri terkait perbuatan melawan hukum mencemarkan nama baik para terlapor secara immateril”. Tutup HCM. (R)

Komentar