oleh

Digugat Paket Sahabat, KPUD Belu Tunggu Petunjuk MK

BELU. RajawaliNews.id – Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD)  Kabupaten  Belu telah kini tengah bersiap diri menghadapi langkah hukum yang ditempuh pasangan calon (Paslon)  Bupati dan Wakil Bupati Belu nomor urut 01 (Willybrodus Lay-JT Ose Luan) atau akrab dengan tagline Paket Sahabat.

Ketua KPUD Belu Mikhael Nahak ketika dikonfirmasi via whatsapp oleh media ini pada kamis 18/12/2020 mengatakan akan siap mengikuti proses tahapan selanjutnya

“Pada prinsipnya kami sebagai penyelenggara siap mengikuti tahapan selanjutnya yaitu sengketa hasil adalah hak konstitusional dan siap untuk mengikuti tahapan selanjutnya” jawab Nahak.

Mikhael Nahak menambahkan “kita menunggu keputusan MK terkait sengketa ini yaitu bukti registrasi perkara konstitusi jika sudah ada tentunya MK akan meminta KPU Belu untuk menyiapkan dokumen yang akan dijadikan alat bukti di persidangan jika itu diterima MK”.

Diberitakan sebelumnya oleh media ini, Kuasa Hukum pasangan Calon Bupati, Willybrodus Lay – Calon Wabup JT. Ose Luan atau paket Sahabat akhirnya mengajukan gugatan atas selisih hasil perhitungan suara ke MK (Mahkamah Konstitusi). Pengajuan permohonan tersebut dilakukan pada Kamis, 17/12/2020 tepat pukul 23.18 WIB.

Pengajuan permohonan diajukan oleh Kuasa Hukum Novan Erwin Manafe, SH. dkk berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Desember 2020. Kuasa Hukum paket Sahabat telah resmi mendaftar permohonan ke MK sebagaimana tertera pada copyan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon (AP3) Nomor 18/PAN.MK/AP3/12/2020 telah diterima Panitera, Muhidin SH.M.Hum.

Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020, oleh Willybrodus Lay, SH dan Drs. J.T. Ose Luan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Belu, Nomor Urut 1 sebagai Pemohon. Sedangkan Termohon dalam sengketa ini adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Belu.

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, Jika permohonan belum lengkap, akan dilengkapi pada saat perbaikan
permohonan terhitung 3 (tiga) hari kerja sejak diterbitkan AP3. Permohonan yang telah lengkap segera dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK).

Salah satu kuasa hukum paket Sahabat, Helio Caitano Moniz kepada media ini, Jumat (18/12/2020) mengatakan, pihaknya sebagai pemohon telah mengajukan permohonan sengketa pilkada ke Mahkamah Konstitusi (MK) dan sudah dikirim secara elektronik dan telah dikeluarkan AP3.

Helio menambahkan, pihaknya masih menunggu petunjuk lebih lanjut dari Mahkamah Konstitusi, terkait dokumen gugatan yang diajukan. “Kita sudah ajukan dokumen secara lengkap. Kita tunggu petunjuk lebih lanjut dari MK,” kata HCM.

Sementara Ketua KPU Belu, Mikhael Nahak yang secara terpisah dimintai tanggapan awak media terkait gugatan paket Sahabat ini belum ada tanggapan. (Rio)

Komentar