oleh

Diduga, Politik Anggaran VS “HANTU” Lobi 1/2 Kamar dan Dana Saving Jadi Biang Ribut DPRD dan Eksekutif Belu

Atambua. RajawaliNews.id – Saling “tuduh”, saling “lempar” antara pihak Eksekutif dan Legislatif Pemerintah Belu terkait gagalnya rencana pinjaman daerah 200 Milyar ke Bank NTT menuai beragam tanggapan dari warga Belu.

Salah satu pegiat politik Belu, Jonas Beremau, Minggu 14/11/2021 kepada media ini mengatakan bahwa sejak negara ini berdaulat, sistim politik dan ketata-negaraan kita menganut teori demokrasi modern versi barat (trias politica).

Namun, lanjut Onas, dalam tataran praksis hubungan profesional kemitraan strategis antar lembaga penyangga utama (eksekutif, legislatif, & yudikatif) mengalami pergeseran-pergeseran fungsi dan peran sesuai perkembangan dinamika kekuasaan, khususnya pada pola hubungan kemitraan antara eksekutif dan legislatif.

“Bicara tentang politik anggaran (publik), maka ranah kemitraan strategisnya berada di lingkup eksekutif dan legislatif, dan jembatan penghubung yang umum serta paling efektif di gunakan untuk menyelaraskan “kepentingan” ke dua mitra ini adalah negosiasi. Pada kenyataannya, ruang negosiasi lahir dan berkembang di ruang2 lembaga legislatif sebagai pihak yang di beri kewenangan budgeting oleh negara, yang kemudian mempopulerkan pola serta mekanisme tertutup yang bernama: lobi setengah kamar (senjata) dan dana saving (peluru)”, Terang Onas.

Menurut Onas, Lobi setengah kamar dan dana saving tidak pernah diatur dengan regulasi

“Pada perkembangannya, lobi setengah kamar dan dana saving (yang sebetulnya sudah di larang dan tidak pernah di atur dengan sebuah regulasi), sebagai sebuah ruang atau jembatan negosiasi, bisa memuluskan sebuah program kerakyatan, tetapi juga bisa mengorbankan kepentingan rakyat demi kepentingan oknum,” Kata Jonas Beremau

Situasi chaos yang terjadi di Kabupaten Belu saat ini sehubungan dengan rencana pinjaman daerah 200 miliar oleh pihak eksekutif diduga bersumber dari ruang negosiasi.

“Menurut dugaan saya dan bisa saja dugaan sebagian masyarakat Belu, bersumber dari ruang negosisasi yang tidak atau belum menemukan titik temu yang memuaskan para pihak (Dan biasanya suatu kondisi chaos, akan mudah di manfaatkan oleh “invisible hand dari luar” utk menjalankan perannya atau misi diam-diamnya). Mengapa tidak atau belum menemui titik temu ?? lagi-lagi dugaan saya bahwa para anggota DPRD Belu belum mengenal secara utuh karakter atau siapa Pemimpin Eksekutif dan siapa Kepala Eksekutif Rai Belu saat ini,” urai JBM

Sebagai rakyat yang senantiasa mengamati perkembangan pembangunan dan perkembangan hubungan startegis antar lembaga dirinya berharap bahwa para pihak harus lebih mengutamakan kepentingan dan kebutuhan rakyat Belu, terutama di saat tidak menguntungkan seperti sekarang ini, yakni ancaman pandemi covid-19 serta kondisi defisit daerah yang merata di seluruh pelosok negeri.

“Kita harus sepakat bahwa Kepemimpinan Belu saat ini me-nomor satukan PERUBAHAN di segala lini pembangunan, termasuk perubahan mind-set, mental serta budaya kerja aparatur dan pejabat daerah, serta kita perlu berjalan dalam satu irama dan satu arah demi masa depan Belu yang lebih baik,” Harap Jonas.

(Ezperito)

Komentar