oleh

Diduga Ada “Money Politic” Jelang Pilkada Belu 2020, Melki Mau : Kami Dapat Mandat Dari Pimpinan Partai.

ATAMBUA, RajawaliNews.id – Menjelang tahapan pencoblosan Pilkada Belu pada 9/12/2020, masyarakat kabupaten Belu dihebohkan dengan informasi tentang gencarnya aktivitas pengumpulan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga dan Pembuatan Surat Keterangan Usaha oleh beberapa oknum petugas partai dan Tim sukses Paslon paket Sehati Agustinus Taolin-Aloysius Haleserens untuk mendapat bantuan dana sebesar Rp 7,5 juta per kelompok akhir-akhir ini menjadi buah bibir ditengah masyarakat Kabupaten Belu.

Sejumlah sinyalemen menyebutkan ini bentuk pelanggaran karena paket tersebut menjanjikan sesuatu berupa barang dan uang kepada masyarakat, serta merupakan bagian dari money politics.

Terkait hal itu, media ini berhasil menghimpun keterangan dari pelaku pengumpul KTP dari masyarakat Melkianus Mau (41) pada Kamis (22/10/2020). Menurut salah satu pengurus Partai PKPI Kab. Belu ini dirinya mendapat mandat dari Sekertaris PKPI Kabupaten Belu untuk kegiatan pengumpulan KTP dan pembentukan kelompok.

“Kami punya pak sekertaris partai PKPI pak yus dia yang minta tolong untuk bentuk kelompok, 1 kelompok 5 orang abis itu tolong masukan ke saya (Yus Sekertaris PKPI)”. Kata Melky.

Lebih lanjut melky menjelaskan bahwa dirinya tidak diberitahu dana ini dari instansi mana dan kapan dana itu akan dikucurkan namun menurut informasi dari seseorang yang bernama Yus sekertaris PKPI itu sumber dana dimaksud berasal dari APBD 1 atau Propinsi.

“Saya hanya dengar sumber dananya dari propinsi APBD 1 tapi saya tidak tau dana itu bantuan hibah atau bagaimana, hanya bilang jumlahnya 7,5juta per kelompok. Setiap kelompok anggota 5 orang tapi harus kumpul KTP dan KK dan buat Nomor Rekening Bank BRI”.

Secara Terpisah, salah tokoh masyarakat di dusun Lamasi Desa Manleten Kecamatan Tasifeto Timur yang juga seorang tim sukses paslon Sehati Hironimus Luan Mau (48) mengatakan bahwa dirinya benar mengumpulkan KTP dan membuat Surat Keterangan Tidak Mampu dan Surat Keterangan Usaha dari desa.

“Kita ambil KTP per kelompok 5 orang. Satu ketua dan empat orang anggota. Untuk ketua kelompok harus buat surat keterangan tidak mampu dan surat keterangan usaha dari desa. ketua kelompok harus bawa foto copy KTP, Surat Keterangan Usaha dan Surat Keterangan Tidak Mampu dari desa. Orang bilang anggaran dari propinsi tidak tau benar atau tidak kami juga tidak tau. Kami ini dengar waktu kampanye sehati di Tulakadi pak tavares punya anak yang nama Basilio bilang ada urus surat dikelurahan untuk bantuan ini jadi kami coba ikut saja”. Jelas Mus Luan.

Mus Luan menambahkan bahwa dirinya disuruh oleh seorang namun dirinya tak tahu orang itu pengurus partai atau bukan. Dirinya disuruh untuk mengumpulkan KTP dan setelah itu formulirnya dititip saja lewat dia, “kami disini sudah buat 4 kelompok sebanyak 20 orang dan titip formulir ikut Melki PKPI, bantuan ini lewat partai politik atau tidak saya tidak tau, Saya ini hanya disuruh urus saja nanti formulir kasih lewat dia jadi saya coba saja, uang ini mau dari instansi mana sy tidak tau, saya juga tidak tau kapan uang ini mau cair “. Tutup Mus Luan.

Terhadap polemik ini Ketua Partai PKPI Kabupaten Belu Michael Minggu sudah dikonfirmasi media berkali kali pada hari yang sama baik lewat telepon maupun SMS, namun dirinya sampai berita ini diturunkan sama sekali belum memberikan respon balik. (Rio)

Komentar