oleh

“Bola Panas 200 Milyar” Masih Bergulir, Feby Djuang : Kita Jangan Ngotot Tutupi Satu Kesalahan Dengan Kesalahan Lain Lagilah.

Atambua, RajawaliNews.id – Aksi “Saling tuduh dan saling lempar bola panas” bak sinetron antara Pemerintah dan DPRD Belu terkait Rencana pinjaman daerah sebesar 200 Milyar rupiah masih saja bergulir.

Awalnya Pemerintah sudah usulkan lalu DPRD Belu setuju dibahas. Entah karena apa pemerintah kemudian menurut ADPRD membatalkan usulannya itu lewat telepon kepada pimpinan dan selanjutnya DPRD Belu sepakat menolak rencana pinjaman daerah tersebut.

Setelah itu beberapa hari kemudian dalam pemandangan umum fraksi, mayoritas fraksi di DPRD kembali menyetujui usulan pinjaman 200 milyar itu untuk  dikonsultasikan dengan Badan Keuangan Provinsi NTT di Kupang pekan lalu. Sekembalinya dari konsultasi itu mayoritas fraksi DPRD Belu kembali menolak untuk dibahas ulang rencana dimaksud.

Fraksi PDIP di DPRD Belu melalui Anggota Fraksi Theodurus Feby Djuan kepada media ini menyampaikan klarifikasi terkait PU(pemandangan Umum) fraksi.

“kami hanya memberikan Catatan yang pada prinsipnya Fraksi PDI Perjuangan mendukung upaya pemerintah dalam melakukan pinjaman daerah demi akselerasi pembangunan, namun tahapan pengajuan pinjaman harus melihat dari konsistensi penganggaran termasuk tahapan pembahasan di komisi sebelum pembahsan banggar sehingga dalam penyampaian pengantar nota keuangan sudah tercantum pinjaman daerah, jangan langsung di tafsir bahwa fraksi menyetujui untuk di bahas sekarang. Dalam rapat internal saya juga sampaikan kepada pimpinan DPRD jangan keburu ambil kesimpulan 7 fraksi mnyetujui pinjaman daerah trmasuk PDIP karena yang bisa menafsir secara benar maksud catatan fraksi adalah kami sndiri karena kami tau mekanisme.” Urai Feby Djuang.

Febby Djuang juga menjelaskan, “bahwasanya tahapan persidangan itu acuanya UU 23 tahun 2014, permendagri no 27 tahun 2021, yg turunanya lewat surat Mendagri serta surat penegasan gubernur yg pada intinya mengatur soal jadwal pembahasan APBD murni tahun 2022 yang harus dilakukan persetujuan bersama tgl 30 november 2021”, jelas Febby.

Dirinya menambahkan, kkalau semua menginginkan pembahasan ulang pinjaman daerah maka acuanya adalah PP56 serta tatib DPRD yang mana kita harus mengulang lagi dari awal.

“Pemerintah sudah menyampaikan pengantar nota keuangan yang tidak mencantumkan pembiayaan pinjaman daerah seperti yang di sampaikan sebesar 200M, sekarang kalau DPRD mau bahas pinjaman daerah lagi maka sesuai PP56 Pasal 16 itu jelas bahwa persetujuan DPRD bersamaan dengan pembahasan KUA PPAS yang mana, kita sudah tetapkan KUA PPAS pada tgl 25 agustus 2021. Artinya, kalau kita mau setuju berarti kita bahas ulang KUA PPAS yang sudah di tetapkan tersebut dan itu akan mengakibatkan pelampauan batas waktu agenda sidang berikutnya.” Kata Feby Juang

Feby Metan sapaan karibnya mengaku bahwa Fraksi PDIP bukan menolak pembahasan pinjaman daerah untuk percepatan pembangunan tetapi  menolak rencana itu untuk di bahas lagi sekarang karena tidak sesuai mekanisme dan perundang-undangan yang berlaku

“Sekali lagi, Fraksi PDIP bukan tolak pinjaman tapi tolak untuk bahas pinjaman lagi untuk saat ini. Nanti kedepan apabila pemerintah ingin mengajukan pinjaman daerah lagi baru kita sama-sama membahas sesuai mekanisme UU yg berlaku, yaah menurut hemat saya, kita jangan ngotot untuk menutupi 1 kesalahan dengan kesalahan lain lagilah” Ujar Metan sapaan akrabnya.

Terpisah menanggapi pernyataan anggota DPRD terkait penolakan pembahasan rencana pimjaman tersebut Sekda Belu, Jap Prihatin, mengatakan pemerintah hanya punya kewenangan mengusulkan sedangkan mekanisme itu kewenangan DPRD.

“kewenangan pemerintah sebatas mengusulkan, sedangkan menyangkut mekanisme pembahasan sepenuhnya kewenangan DPRD. Pemerintah menerima keputusan ini, dengan harapan pembahasan terkait persetujuan pinjaman daerah dapat dilanjutkan pada masa sidang berikutnya. Tujuannya cuma satu, akselerasi penyediaan infrastruktur utk mendukung layanan publik,” Kata Jap Prihatin, Rabu 24/11/2021

(Ezpirito)

Komentar