oleh

Belu Defisit Anggaran, Dana JPS KPM dipotong 150.000/Kk

ATAMBUA, Rajawalinews.– Pemerintah Kabupaten Belu dalam KUA PPAS Perubahan APBD 2021 memotong atau merasionalisasi dana Jaringan Pengaman Sosial (JPS) bagi Kelompok Peneriman Masyarakat (KPM) di Kabupaten Belu.

Berdasarkan KUA PPAS Perubahan APBD yang diajukan, Pemda memotong JPS yang sebelumnya sebesar Rp 300.000 per bulan menjadi Rp 150.000 untuk masyarakat penerima manfaat sebanyak 6.577 KPM.

Pengurangan JPS itu terhitung bulan Oktober hingga Desember mendatang dan kini tengah dibahas bersama DPRD Belu.

Menyikapi hal pengurangan JPS dimaksud, Fraksi Demokrat menyampaikan keberatan terkait pemotongan tersebut.

“Kami Fraksi Demokrat DPRD Belu keberatan dengan adanya pengurangan JPS dari Rp 300 ribu menjadi Rp 150 ribu perbulan, terhitung dr bulan Oktober hingga Desember,” ungkap Ketua DPRD Belu, Jeremias Manek Seran Jr. di Gedung Dprd Belu, Senin (27/9/2021).

Dirinya berharap pemerintah Kabupaten Belu melakukan upaya lewat pencarian sumber pembiayaan atau melakukan penghematan, sehingga JPS bagi masyarakat yang terdampak Pandemi Covid-19 tidak dipotong

Di tempat yang sama, Kepala Dinas Sosial Belu, Sabina Mau Taek yang dikonfirmasi membenarkan adanya rasionalisasi JPS dari Rp 300 ribu menjadi Rp 150 ribu per penerima JPS KPM.

Sabina mengungkapkan bahwa pengurangan atau pemotongan JPS dilakukan karena defisit anggaran yang sedang dialami Pemda Belu, dan ada Dinas Sosial hanya JPS yang dirasionalisasi.

“Setelah dikonsultasikan dengan Pj. Sekda Belu, Frans Manefe, maka nilai JPS dikurangi. Setelah dirasionalisasi, total anggaran untuk JPS sebesar Rp 2.950.000.000,” paparnya. (Y-R)

Komentar