oleh

Belu Defisit Anggaran, Bupati Belu Minta Maaf Kepada DPRD Belu

Atambua, RajawaliNews.id – Pemerintah Kabupaten Belu, melalui Bupati dr. Agustinus Taolin meminta maaf kepada anggota DPRD Belu karena saat ini belum  bisa melaksanakan program kegiatan pembangunan demi terwujudnya kesejahteraan bagi masyarakat di wilayah Kabupaten Belu.

Hal tersebut disampaikan oleh Bupati Belu dalam sambutannya pada sidang pembukaan perubahan APBD tahun anggaran 2021 dalam ruang sidang kantor DPRD Belu, Rabu 22/09/2021.

“Kita tahu bahwa di seluruh segmen, di berbagai bidang, dampak dari pandemi Covid ini sangat luas terutama dalam hal pembiayaan. Sehingga tentu pada kesempatan ini juga saya minta maaf kepada Anggota DPRD bahwa kita mengalami kendala dalam hal pembiayaan sehingga berbagai macam hal yang mungkin sudah direncanakan tidak bisa dilaksanakan dengan baik,” ucap Bupati Belu.

Menurut  Bupati Taolin, Kabupaten Belu tengah mengalami defisit  anggaran untuk pembiayaan semua rencana pembangunan melalui program dan kegiatan baik yang sedang dalam proses pelaksanaan maupun yang sudah dalam perencanaan.

Meski dalam kondisi yang sulit namun jelas Bupati Taolin, pihaknya berusaha untuk merasionalisasikan berbagai macam pembiayaan dan juga berusaha untuk melakukan terobosan dan kegiatan-kegiatan yang walaupun tidak menggunakan anggaran biaya yang terlalu banyak tetapi menggunakan skema-skema pembiayaan lainnya untuk melaksanakan berbagai sektor dengan sebaik-baiknya.

“Kita juga mengusahakan berbagai kemungkinan yang bisa optimalkan untuk bisa mendatangkan keuangan atau pembiayaan untuk daerah ini. Salah satu contoh di bidang kesehatan pembiayaan di Covid-19 masih terhambat. Segala macam verifikasi sudah kita sampaikan. Minggu lalu saya di departemen kesehatan, saya bertanya kenapa kita punya klaim covid yang 2,9 milyar tidak direalisasikan? Sudah dicatat dengan baik dan diakhir bulan ini akan ditransfer, karena Kabupaten Belu termasuk prioritas,” terang Bupati.

Menghadapi kondisi yang sulit ini Pemda Belu akan melakukan kegiatan-kegiatan terukur, rasionalisasi anggaran seperti perjalanan dinas juga pembatasan pembiayaan kegiatan rutin, dan yang dapat dilaksanakan saat ini adalah kegiatan yang masuk dalam agenda super prioritas saja. (RA)

Komentar