oleh

7 Fraksi di DPRD Belu Kembali Menolak Pinjaman 200 M, Apin Saka : Sapa Mau Masuk Bui?

-BELU-1.700 views

Atambua. RajawaliNews.id – Mayoritas Fraksi di DPRD Belu kembali tak menyetujui usulan Pemerintah Daerah (Pemda) Belu untuk mengajukan pinjaman daerah sebesar Rp.200 milyar ke Bank NTT.

Menariknya, DPRD Belu yang sebelumnya sepakat menolak rencana pinjaman daerah tersebut kemudian kembali menyetujui usulan pinjaman 200 milyar itu untuk  dikonsultasikan dengan Badan Keuangan Provinsi NTT pekan lalu, sekembalinya dari konsultasi itu mayoritas fraksi DPRD Belu kembali menolak untuk dibahas ulang rencana dimaksud.

Ketua Fraksi Demokrat Fransiskus Xaverius Saka, kepada media ini mengatakan fraksi demokrat di DPRD Belu tidak menyetujui usulan rencana Pemda mengajukan pinjaman daerah untuk dibahas (paripurna) dalam sidang APBD murni tahun 2022 karena sudah lewat waktunya.

“Kita sudah konsultasi soal rencana utang daerah ke Propinsi dalam hal ini dengan Badan Keuangan propinsi NTT, didalam konsultasi itu pemprov NTT tidak secara jelas dan terang mengatakan boleh atau tidak pinjaman daerah itu dilakukan saat ini, Pemprov (Badan keuangan propinsi) hanya menjelaskan hal hal terkait skema pinjaman,” Kata Apin Saka, Selasa 22/11/2021

Terhadap polemik bisa atau tidak rencana pinjaman itu dibawa dalam sidang pembahasan Angggaran murni ini Apin Saka mengatakan bahwa menurut pihak pemprov NTT bisa dilakukan dengan kembali melihat tatib di DPRD

“Pemerintah Propinsi menyarankan kami DPRD Belu untuk kembali dan melihat ulang tatib lalu dibahas lagi dalam sidang Banmus yang artinya kami memulai lagi sidang dari awal. Menurut kami fraksi Demokrat ini sangat sulit dilakukan pertama, waktu yang sudah sangat mepet, kedua kalau DPRD tidak hati-hati menyikapi kebijakan ini maka bisa berdampak hukum yang kurang baik bagi kami yang ada di DPRD Belu, Sapa yang mau masuk bui? tadi dalam sidang itu 7 fraksi menolak membahas ulang rencana pinjaman 200M itu, hanya 1 fraksi yang setuju dibahas ulang,” Jelas Apin.

Masih menurut Apin, Badan Musyawarah (Banmus) telah memutuskan sidang APBD murni tahun 2022, semua tahapan telah dilalui dan pemerintah sudah menyampaikan tanggapan terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi di DPRD.

“Sidang tadi Pemerintah diwakili oleh Wakil Bupati dan Sekda Belu sudah menyampaikan tanggapan atas pemandangan umum fraksi-fraksi kepada kami di DPRD, dalam jawaban pemerintah itu hanya ucapan terima kasih dan harapan-harapan kepada kami di DPRD, pemerintah tidak menyinggung rencana pinjaman daerah itu secara mendetail,” Kata Apin Saka.

Kepada pemerintah daerah Belu Apin Saka menyampaikan bahwa terkait rencana pinjaman daerah yang membebani bunga utang kepada rakyat Belu sebesar 34 Milyar rupiah itu perlu dipikirkan lagi.

“Tadi dalam sidang juga saya sampaikan kepada pemerintah, apa belum puas bikin sengsara rakyat Belu? Sudah potong rakyat punya JPS 150 000/ KPM ada 6 577 KPM x150 RB x 3 bulan = Rp2. 959. 650/penerima. Fraksi Demokrat bukan saja meminta pemerintah untuk mengalokasikan tapi supaya dikembalikan potongan itu, harusnya kita sadar mereka-mereka(rakyat) ini yg mengantar kita duduk di lembaga ini, sekarang sepertinya kita tak berdaya memperjuangkan kepentingan mereka,” Tegas Apin Saka.

Menurut ketua fraksi demokrat ini, bahwa mengenai bunga pinjaman daerah yang besarannya mencapai 34 M itu terlalu banyak dan sangat disayangkan jika uang sebesar itu habis hanya untuk bayar utang.

“Uang sebanyak itu bisa kita gunakan untuk bangun hot mix belasan kilometer kalau di pake untuk bangun rumah layak huni seharga 80 juta maka ada rumah yang di bangun sebanyak 425 unit, alangkah baik jika uang sebanyak itu kita alokasikan untuk warga kurang mampu di Belu, jadi intinya kami demokrat menolak bahas ulang rencana pinjaman daerah itu” Tutup Apin Saka

Sampai berita ini diturunkan, tanggapan pemerintah daerah terkait penolakan rencana pinjaman (Utang) daerah oleh mayoritas fraksi di DPRD belum berhasil dikonfirmasi awak media RajawaliNews.

(Ezpirito)

Komentar